Kontrak kerja konstruksi adalah pondasi penting dalam setiap proyek pembangunan. Karena dokumen ini bertindak sebagai penghubung antara pemilik proyek dan kontraktor. Dimana hal ini juga bisa menjadi penentu keberhasilan sebuah proyek pembangunan, baik dalam skala pembangunan kecil hingga proyek bernilai besar.

Ya, seperti yang kita semua tahu, apapun jenis pekerjaannya kontrak kerja bisa dikatakan sebagai elemen yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Karena kontrak kerja berfungsi sebagai landasan hukum yang mengatur segala aspek penting antara kontraktor dan pemilik proyek.

Termasuk dengan ruang lingkup pekerjaan, tenggat waktu, biaya, spesifikasi material, dan lain sebagainya. Di samping itu, kontrak kerja konstruksi juga mencakup berbagai tanggung jawab, hak, dan kewajiban dari masing-masing kedua belah pihak. Terkait dengan bagaimana kedua belah pihak menangani problem.

Problem apa? Problem yang mungkin muncul selama proses pembangunan berlangsung. Seperti keterlambatan, perubahan, bahkan kerusakan. Oleh karena itu, kontrak kerja harus ditetapkan secara jelas dan detail demi menghindari potensi kesalahpahaman dan perselisihan yang mungkin dapat terjadi di kemudian hari. 

Kontrak kerja konstruksi juga akan memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak. Pun, dapat menjadi pegangan dalam memastikan bahwa proyek yang berlangsung dapat diselesaikan sesuai kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dengan memastikan bahwa setiap detail disepakati dan dituangkan secara jelas dalam kontrak kerja, potensi buruk seperti kesalahpahaman dan sengketa antara kedua belah pihak dapat diminimalisir. Sehingga proyek konstruksi berjalan lebih lancar dan mencapai hasil akhir yang diinginkan secara lebih efisien.

Jenis-Jenis Kontrak Kerja Konstruksi

Terdapat berbagai jenis kontrak kerja yang dirancang sesuai kebutuhan proyek konstruksi. Dimana setiap jenis kontrak memiliki aturan masing-masing. Dengan memahami berbagai jenis kontrak kerja di bawah ini dapat membantu semua pihak yang terlibat dalam membuat keputusan yang lebih strategis, yang meliputi: 

1. Kontrak Perkiraan Target

Pertama, ada kontrak perkiraan target yang merupakan jenis kontrak untuk menentukan reward maupun penalti yang akan diberikan kepada penanggung jawab pembangunan, dalam hal ini adalah kontraktor.

Biasanya, reward maupun penalti yang akan diberikan didasarkan pada tingkat ketepatan kontraktor dalam perencanaan biaya dan waktu penyelesaian pembangunan. Adanya kontrak kerja jenis ini dapat menguntungkan kedua belah pihak.

Karena jika perencanaan biaya dan waktu penyelesaian meleset dari target yang telah ditetapkan, pihak kontraktor akan mendapatkan penalti. Sebaliknya, jika kedua aspek tersebut sesuai dengan target dalam kontrak, kontraktor akan mendapatkan reward atau hadiah atas kinerja yang telah dilakukan.

2. Kontrak Harga Satuan

Sesuai dengan namanya, kontrak harga satuan adalah kontrak kerja konstruksi yang mengatur harga satuan atas barang atau material bangunan, pekerjaan, maupun jasa yang disediakan dengan spesifikasi teknis tertentu.

Biasanya hal ini berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan dalam waktu yang telah ditentukan. Meskipun telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, tetapi dalam kontrak harga satuan ini masih bersifat perkiraan.

Karena sistem kontrak harga satuan memungkinkan adanya penambahan atau pengurangan pekerjaan. Jadi, besaran nilai kontrak akan dibayarkan atau ditetapkan setelah keseluruhan pekerjaan benar-benar selesai dikerjakan oleh kontraktor.

3. Kontrak Lump Sum (Fixed Price)

Selanjutnya ada kontrak lump sum atau fixed price yang merupakan sebuah perjanjian di mana nilai total atau keseluruhan kontrak yang akan dibayarkan oleh pemilik proyek kepada kontraktor sudah ditetapkan dengan pasti.

Kontrak lump sum menetapkan keseluruhan jumlah harga dan batas waktu pembangunan dengan ketentuan bahwa semua resiko pekerjaan yang muncul selama proyek berlangsung dianggap sebagai tanggung jawab kontraktor.

Hal tersebut mencakup harga material atau kebutuhan lain yang nilainya mungkin lebih tinggi dari rencana anggaran yang ada. Meskipun dalam kontrak ini pemilik proyek mengetahui sejak awal total biaya yang dibutuhkan.

Namun, kontraktor bisa saja menuliskan biaya tambahan untuk menghindari resiko tersebut. Tapi dengan catatan, pengembalian dilakukan ketika proyek telah selesai. 

4. Kontrak Turnkey

Kontrak turnkey atau kontrak terima jadi adalah jenis kontrak kerja kontraktor yang di dalamnya mengatur keseluruhan pelaksanaan pembangunan yang di mana harus dirampungkan pada kurun waktu tertentu.

Dengan ketentuan total harga yang diberikan adalah harga pasti, mulai dari awal hingga selesainya proyek. Di samping itu, kontrak ini juga memuat bahwa biaya yang dibutuhkan harus dibayarkan dalam kurun waktu yang telah disepakati.

Pemilik proyek dapat menyerahkan keseluruhan resiko kepada kontraktor tetapi juga perlu memastikan seluruh biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek dapat dipenuhi secara maksimal.

5. Kontrak Gabungan Harga Satuan dan Lump Sum

Sejalan dengan namanya, kontrak satu ini menggabungkan kontrak harga satuan dan lump sum dalam satu proyek konstruksi yang sama. Penggabungan dilakukan untuk memisahkan beberapa bagian pekerjaan yang sekiranya bisa diatur dengan kontrak harga satuan. 

Sementara lainnya bisa diatur dengan kontrak lump sum. Penggabungan kedua kontrak ini diharapkan mampu membantu lancarnya proses pembangunan atau dengan kata lain resiko proyek ditanggung bersama.

6. Kontrak Cost Plus Fee

Kontrak cost plus fee adalah sebuah kontrak di mana kontraktor akan menerima keseluruhan biaya yang dibutuhkan dalam proyek pembangunan secara langsung. Di samping biaya pokok, kontraktor juga berpeluang menerima fee atau insentif apabila proyek selesai lebih cepat dari estimasi waktu yang tertuang dalam kontrak. 

Namun, kekurangan kontrak ini ada ketika pemilik proyek masih mempertimbangkan resiko biaya dari pembangunan yang berlebihan. Selain itu, kontraktor juga dihadapkan pada resiko fee maupun keuntungan yang tidak didapatkan jika proyek yang dikerjakan selesai melebihi waktu yang telah disepakati dalam kontrak kerja.

7. Kontrak Persentase

Jenis kontrak kerja kontraktor terakhir adalah kontrak persentase. Di mana dalam kontrak ini menyepakati bahwa pemilik proyek akan membayar pihak kontraktor sesuai dengan pengeluarannya atas proyek yang sudah selesai.

Pembayaran tersebut juga sudah mencakup tambahan biaya keuntungan yang merupakan hasil persentase dari nilai pekerjaan tertentu. 

Kesimpulan

Demikianlah informasi seputar kontrak kerja yang harus ada dalam setiap pekerjaan sekecil apapun pekerjaan atau proyek tersebut, termasuk dalam proyek konstruksi. Lebih jauh lagi, aspek yang tidak kalah penting diperhatikan oleh pemilik proyek adalah kepemilikan SLF bangunan.

Jika kontrak kerja harus ada di awal sebelum proyek konstruksi berlangsung, maka lain halnya dengan SLF. SLF harus dimiliki ketika bangunan selesai dibangun dan sebelum dioperasionalkan sesuai kebutuhan. Apalagi bangunan yang akan diperuntukkan bagi bisnis.

Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dibutuhkan guna memastikan bahwa bangunan yang selesai dibangun telah memenuhi standar keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan keamanan sesuai ketentuan yang berlaku. Di sinilah peran konsultan SLF bangunan menjadi sangat penting.

Karena konsultan SLF dapat membantu memastikan bangunan telah memenuhi persyaratan teknis. Dengan melibatkan jasa konsultan SLF sejak awal, bangunan akan layak secara fungsional dan siap digunakan tanpa hambatan perizinan. Semoga informasi yang kami berikan kali ini bermanfaat!

Dunia pertambangan, tentunya kita semua tidak asing dengan penggalan kata tersebut. Namun perlu diketahui, dalam pengelolaannya, pertambangan memiliki berbagai jenis kelompok yang berbeda, salah satunya pertambangan rakyat. Karenanya, dalam pelaksanaannya dibutuhkan izin pertambangan rakyat. Apa itu? 

Sebelum itu, mari kita tahu cari tentang pertambangan. Pertambangan sendiri pada dasarnya adalah serangkaian aktivitas dalam pencarian, pemanfaatan, pengolahan, pemurnian, hingga penjualan bahan galian. Bahan galian yang dimaksud di sini bisa berupa mineral, batu bara, emas, minyak bumi, dan sejenisnya.

Apa Itu Izin Pertambangan Rakyat?

Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apakah yang dimaksud dengan izin pertambangan rakyat? Izin pertambangan rakyat atau yang juga disingkat menjadi IPR adalah sebuah kuasa pertambangan yang yang diberikan oleh pemerintah sebagai upaya untuk memberikan wadah bagi masyarakat setempat.

Wadah untuk apa? Wadah untuk melakukan serangkaian usaha yang berkaitan dengan pertambangan dengan luas wilayah pertambangan yang telah ditentukan. Dimana luas wilayah tersebut yang menjadi ciri utama dari izin pertambangan rakyat (IPR) ini. Siapa saja yang mempunyai hak untuk mendapatkan IPR? 

Mereka adalah penduduk atau masyarakat setempat, baik itu individu atau orang perseorangan, badan, hingga koperasi. IPR sendiri memiliki jangka waktu sampai 5 tahun saja dan bisa dilakukan perpanjangan jika masa berlaku selesai. Untuk luas wilayah dari satu IPR akan diberikan pada: 

• Perseorangan akan mendapatkan luas wilayah maksimal 1 hektar
• Kelompok masyarakat memiliki wilayah dengan luas maksimal sebanyak 5 hektar
• Koperasi mendapatkan luas wilayah maksimal sebesar 10 hektar.

Kepemilikan izin pertambangan rakyat juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Dalam peraturan tersebut menjelaskan secara lengkap seperti apa kebijakan pertambangan rakyat untuk membantu membuka wawasan masyarakat. 

Selain itu, ada pula dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tepatnya di Pasal 66. Dimana di dalamnya menjelaskan tentang beberapa kelompok bahan galian dalam aktivitas pertambangan rakyat, di antaranya: 

• Pertambangan galian batuan
• Pertambangan galian batubara
• Pertambangan galian mineral logam
• Pertambangan galian bukan logam

Syarat Izin Pertambangan Rakyat

Sama halnya mengurus perizinan lainnya, seperti mengurus persetujuan teknis pembuangan air limbah, perizinan lingkungan, dan lain sejenisnya.

Dalam mengurus perizinan pertambangan rakyat pun terdapat ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon. Nah, di bawah ini adalah persyaratan yang harus dilengkapi oleh pemohon, diantaranya: 

• Mengisi dan melengkapi surat permohonan
• Menyertakan fotokopi atau salinan NIB (Nomor Induk Berusaha)
• Daftar titik koordinat daerah yang akan diajukan IPR. Misal, garis lintang dan garis bujur yang sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional
• Fotokopi atau salinan identitas diri, seperti KTP (kartu Tanda Penduduk) dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
• Surat keterangan dari desa maupun kelurahan setempat, yang dimana dalam surat tersebut menyatakan seluruh pengurusan (baik koperasi atau orang perseorangan pemohon) merupakan masyarakat yang berada di daerah tersebut atau merupakan penduduk setempat.
• Surat pernyataan yang di dalamnya menyatakan: 

• Perseorangan: telah memenuhi ketentuan atas perundang-undangan di bidang lingkungan hidup serta keselamatan pertambangan
• Koperasi: memiliki kesanggupan pengelolaan lingkungan dan keselamatan pertambangan

• Menyertakan dokumen atau bukti pembayaran PNBP pencetakan peta WIUP harus disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
• Menyertakan dokumen data diri digital permohonan secara lengkap dan sebenar-benarnya.

Mekanisme atau Cara Membuat Izin Pertambangan Rakyat

Mekanisme adalah serangkaian proses yang harus diikuti oleh setiap pemohon untuk akhirnya bisa mendapatkan izin pertambangan rakyat tersebut. Serangkaian alur yang harus diikuti tersebut antara lain: 

• Setiap pemohon dapat mengajukan permohonan izin secara tertulis dengan melampirkan semua dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
• Petugas front office akan melakukan pemeriksaan atau cross check kelengkapan dan memverifikasi dokumen persyaratan tersebut. Apabila dokumen sudah lengkap, maka akan masuk ke tahapan selanjutnya. Sebaliknya, jika terdapat dokumen yang kurang lengkap atau kurang tepat, berkas akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi terlebih dahulu.
• Kepala dinas terkait akan memberikan disposisi untuk proses tindak lanjut.
• Kemudian, kepala bidang terkait akan memberikan lembar disposisi dari kepala dinas dan meneruskan ke kepala seksi berdasarkan kewenangannya.
• Kepala seksi akan mempelajari lembar disposisi dan kelengkapan berkas yang telah diberikan.
• Selanjutnya, pelaksana akan menyusun surat permintaan pertimbangan teknis kepada dinas teknis yang bersangkutan.
• Kepala dinas teknis terkait akan memberikan pertimbangan teknis berdasarkan hasil peninjauan lapangan.
• Setelahnya, kepala seksi akan memeriksa permohonan, seluruh dokumen persyaratan, pertimbangan teknis, dan juga laporan peninjauan lapangan.
• Jika semua sudah sesuai, petugas back office akan menyusun draft naskah izin atau non izin.
• Kepala seksi dan kepala bidang akan memeriksa draft naskah izin atau non izin tersebut.
• Selanjutnya, kepala dinas akan menandatangani draft naskah izin atau non izin yang telah selesai dan berhasil diperiksa.
• Pihak pelaksana akan memberikan nomor dan tanggal pada naskah izin atau non izin kepada pemohon.
• Terakhir, pelaksana akan mendokumentasikan naskah izin tersebut.

Demikianlah informasi seputar izin pertambangan rakyat (IPR) yang perlu diketahui, bahwa semua jenis kegiatan yang dilakukan harus didasari dengan regulasi dan perizinan. Tujuannya, agar kegiatan tersebut tidak memberikan dampak negatif bagi lingkungan, melainkan memberikan dampak positif bagi banyak orang.

Sama seperti halnya jika akan mendirikan sebuah kegiatan usaha, perlu dilengkapi dengan izin lingkungan. Agar kegiatan usaha tersebut tidak merusak lingkungan dan tidak merugikan masyarakat di sekitarnya. Untuk mendapatkan perizinan lingkungan tersebut, bisa mengandalkan jasa perizinan lingkungan.

Bersama ahlinya, semua perizinan dapat diselesaikan sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku. Sehingga tidak akan muncul permasalahan di kemudian hari. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat.