Seiring dengan berkembangnya sektor pariwisata di Indonesia, sebanding juga dengan banyaknya pembangunan penginapan di daerah-daerah wisata. Mulai dari villa, guest house, hingga hotel-hotel mewah bisa dijadikan sebagai pilihan untuk bermalam. Apabila Anda tertarik untuk berinvestasi dengan berbisnis hotel, maka pastikan bahwa Anda mengetahui terlebih dahulu perihal izin prinsip pembangunan hotel.

Bagi mereka yang sudah lama berkecimpung di dunia bisnis, pastinya tidak asing dengan istilah Surat Izin Prinsip (SIP). Surat Izin Prinsip ini berbeda dengan TDUP hotel, tetapi keduanya diperlukan untuk memulai bisnis yang akan dijalankan.

Namun sama halnya dengan PBG pengganti IMB, saat ini Surat Izin Prinsip (SIP) juga telah berganti nama menjadi Pendaftaran Penanaman Modal. Nah, bagi Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Izin Prinsip yang telah berganti nama, berikut penjelasan lengkapnya!

Apa Itu Izin Prinsip Pembangunan Hotel?

Pada dasarnya, Izin Prinsip Pembangunan atau Surat Izin Prinsip (SIP) merupakan surat izin atau pengakuan dari pemerintah (baik pemerintah kabupaten/provinsi/kota) yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis yang ingin memulai bisnis, termasuk pendirian bisnis hotel. 

Secara lebih spesifik, surat izin ini dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kepada para pemilik usaha atau investor yang ingin membuka usaha atau menanam modal (berinvestasi) di Indonesia.

Investasi tersebut dapat berupa Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Dengan demikian, Izin Prinsip ini juga berlaku sebagai izin untuk perusahaan asing yang memilih Indonesia sebagai tempat untuk berinvestasi melalui bisnis hotel.

Fungsi Izin Prinsip Pembangunan

Izin Prinsip Pembangunan tidak hanya dijadikan sebagai formalitas saja ketika akan memulai bisnis atau investasi hotel. Namun lebih dari itu, Surat Izin Prinsip (SIP) berfungsi sebagai dokumen atau bukti yang telah diterbitkan oleh pemerintah terkait. Dimana dengan adanya izin usaha hotel tersebut dapat membuktikan bahwa usaha atau investasi hotel yang dilakukan di suatu tempat bersifat legal.

Sehingga surat pengakuan usaha dan investasi sah dimata hukum dan pelaku bisnis bisa mendapatkan haknya. Apabila sebuah usaha sudah diakui di mata hukum, maka sebagai pelaku usaha dan investasi juga udah seharusnya mematuhi aturan hukum yang berlaku. Serta harus bersedia melaksanakan kewajibannya kepada negara, salah satunya dengan membayar pajak.

Di samping itu, Surat Izin Prinsip (SIP) juga mampu memberikan perlindungan hukum bagi usaha atau investasi yang akan dijalankan. Sehingga dapat membantu mempertahankan usaha dari berbagai ancaman, penipuan, persaingan bisnis yang tidak sehat, dan permasalah lain yang mungkin terjadi di kemudian hari.

Dengan adanya Surat Izin Pembangunan, pemerintah terkait juga dapat mendata usaha hotel yang dijalankan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Jadi, tidak hanya menguntungkan satu pihak saja tetapi semua pihak yang terkait juga diuntungkan.

Dasar Hukum Mengenai Surat Izin Prinsip (SIP)

Aturan mengenai Surat Izin Prinsip juga telah tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pemerintah Daerah. Serta diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota.

Namun karena penamaan Surat Izin Prinsip mengalami perubahan menjadi Pendaftaran Penanaman Modal, maka dari itu dasar hukum yang berlaku pun juga ikut berubah. Dasar hukum perubahan tersebut telah dituangkan dalam Peraturan BKPM No. 13 Tahun 2017 mengenai Panduan dan Prosedur Izin dan Fasilitas Investasi.

Untuk pengurusan izinnya sendiri hanya dapat dilayani di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BKPM. Adapun dasar hukum lain yang mengatur Izin Prinsip, yaitu:

• Peraturan BKPM No.13/2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal.
• BKPM No.6/2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal.
• Peraturan BKPM No.5/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No.6/2018 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal.
• Peraturan BKPM No.4/2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.

Karena dasar hukum yang berlaku sudah jelas, maka dari itu para pemilik usaha dan investor harus memiliki Surat Izin Prinsip pembangunan hotel untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Jangan hanya karena tidak memiliki izin prinsip pembangunan, bisnis hotel yang sudah lama diimpikan tidak dapat direalisasikan.

Syarat Mengurus Surat Izin Prinsip (SIP)

Sama halnya dengan mengurus dokumen perizinan lainnya, sebelum mengurus Surat Izin Prinsip untuk pembangunan hotel juga terdapat beberapa berkas dan syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Berikut ini beberapa dokumen yang perlu dipersiapkan ketika akan mengurus Surat Izin Prinsip pembangunan hotel, yakni antara lain:

Perusahaan Belum Berbentuk Badan

• Formulir Izin Prinsip yang sudah diisi dan telah ditandatangani oleh seluruh calon pemegang saham
• Semua nama yang menjadi calon pemegang saham
• Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (WNI) atau Kartu Tanda Pengenal (WNA), seperti paspor
• NPWP bagi WNI
• Bagan alur produksi, penjelasan detail mengenai bahan baku hingga produk jadi. Atau, alur kegiatan dan pelayanan untuk produk berbentuk jasa
• Rekomendasi dari instansi pemerintah (jika diminta)
• Nama perusahaan yang akan dijalankan
• Bidang usaha perusahaan yang dibentuk, dalam hal ini adalah usaha atau investasi hotel
• Lokasi perusahaan dan produksi (lokasi hotel akan didirikan)
• Data kisaran produksi dan pemasaran
• Luas tanah tempat usaha (tempat hotel akan didirikan)
• Jumlah tenaga kerja
• Rencana nilai investasi
• Rencana permodalan
• Surat pernyataan yang menyatakan bahwa data yang dilampirkan adalah benar.

Perusahaan Sudah Berbentuk Badan (PT)

• Formulir Izin Prinsip yang sudah diisi dan telah ditandatangani oleh seluruh calon pemegang saham
• Nama dan data diri pimpinan tertinggi perusahaan
• Nama perusahaan
• Fotokopi akta pendirian
• Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha
• Fotokopi NPWP
• Fotokopi Surat Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM
• Fotokopi SIUP
• Fotokopi TDP
• Keterangan bidang usaha yang dijalankan (dalam hal ini hotel)
• Lokasi proyek atau tempat usaha
• Luas tanah tempat usaha didirikan
• Data estimasi produksi dan pemasaran
• Jumlah tenaga kerja
• Rencana nilai investasi
• Rencana Permodalan
• Surat pernyataan yang menyatakan bahwa data yang dilampirkan adalah benar.

Satu hal yang perlu diketahui bahwa dalam proses memulai bisnis, tidak hanya Surat Izin Prinsip saja yang perlu dipersiapkan. Tetapi, ketika akan mendirikan bangunan untuk dijadikan sebagai hotel para pemilik usaha juga wajib memiliki dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau yang dulunya dikenal dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

PBG perlu dimiliki guna membuktikan bahwa bangunan yang akan dibangun telah memenuhi standar teknis bangunan gedung yang dapat menjamin keamanan penggunanya. Untuk mengurus dokumen yang satu ini, Anda bisa menggunakan jasa kepengurusan PBG yang tepat dan profesional.

Nah, itulah detail lengkap mengenai Surat Izin Prinsip dalam hal ini pembangunan hotel yang saat ini sudah berubah nama. Mari lengkapi berbagai dokumen yang dibutuhkan demi bisnis dan investasi hotel yang berjalan lancar!