Overtourism dan Solusinya

Dampak Overtourism dan Solusinya

Dalam beberapa tahun ini, di beberapa negara, banyak gerakan sosial yang mengeluhkan pembangunan bisnis kepariwisataan yang semakin tidak terkendali. Misalnya saja di Selandia Baru. Antara tahun 2013 dan 2018, kedatangan wisatawan internasional di Selandia Baru mengalami kenaikan dari angka 1,2 juta menjadi 3,8 juta.

Meski ekonom melihat pertumbuhan wisatawan di Selandia Baru memberikan dampak yang positif bagi kemajuan negara, setidaknya terdapat 39% warga telah menyatakan keprihatinan atas dampak negatif peningkatan wisatawan internasional. Lembaga-lembaga pemerintahan daerah juga menyesalkan adanya permintaan berlebih pada infrastruktur publik dan dampak pembuangan limbah dari wisatawan yang berkemah secara bebas. Para kontraktor di empat lokasi perkemahan di Otago Tengah disebutkan telah berjuang membersihkan 16 ton sampah yang terakumulasi selama dua bulan terakhir.  

Sementara itu di Venesia, Italia, muncul protes antituris akibat banyaknya dampak buruk yang ditimbulkan dari kegiatan kepariwisataan. Ungkapan “Venice Syndrome” sering digunakan untuk merujuk pada kejenuhan pembangunan pariwisata dan eksodus (meninggalkan tempat) masyarakat setempat.

Keberatan terbesar warga Venesia salah satunya adalah kedatangan kapal pesiar raksasa yang berlabuh di St. Mark’s Square. Mereka juga menyebutnya sebagai ‘monster’, karena kapal pesiar raksasa di laguna itu dinilai merusak pemandangan, mengalihkan air dalam jumlah besar, dan merusak fondasi gedung-gedung era Renaissance yang cantik di kota itu.

Dalam penelitian lain (Milano: 2017), fenomena overtourism di Venesia secara tidak langsung juga mengurangi populasi masyarakat lokal di sana. Bahkan, harga perumahan di Kota Air tersebut terus meningkat. Akibatnya, banyak penimbun properti yang bermain dalam penyediaan akomodasi wisata. Hal ini terlihat dari persebaran akomodasi yang diiklankan melalui platform AirBnb, di mana terdapat 6.027 akomodasi penginapan dengan rata-rata harga 130 Euro per malam.

Dampak dari pariwisata
Venesia terus kehilangan penduduk aslinya. Alih-alih menjadi ruang hidup bersama, Kota Air ini justru kian menyerupai taman rekreasi raksasa yang disesaki oleh penduduk luar Venesia (Milano: 2017)
Dampak dari pariwisata
Sebaran akomodasi wisata di Venesia menurut inside Airbnb (Milano: 2017)

Overtourism adalah suatu kondisi di mana jumlah wisatawan di suatu destinasi wisata dianggap terlalu tinggi oleh warga setempat, sehingga mulai dirasa mengganggu. Saat ruang publik dan jalan umum menjadi macet karena kendaraan wisata, ketika satwa liar semakin takut muncul, ketika wisatawan gagal melihat landmark suatu destinasi akibat terlalu ramai, atau ketika lingkungan mulai rusak, ini semua adalah tanda-tanda dari overtourism.

Mari kita beralih ke Berlin, Jerman. Protes kejenuhan pertumbuhan pariwisata dimulai saat harga sewa akomodasi semakin mahal yang disertai kemacetan pada ruang-ruang publik, meningkatnya tingkat kebisingan, serta dampak lingkungan lainnya. Dalam dekade terakhir, muncul kampanye seperti ‘Berlin doesn’t love you’. Bahkan di beberapa jalan kota, terdapat grafiti dan stiker bertuliskan ‘Yuppies Out’ dan ‘Tourists Out’, atau bahasa terjemahannya adalah keluarlah turis.

Lebih mengejutkan lagi, dalam survei yang dilakukan oleh Barometro Semestral de Barcelona, sejak pertama kali dilakukan pada tahun 2011, penduduk kota memandang pariwisata sebagai masalah yang paling serius di Barcelona. Hingga tahun 2017, persepsi negatif mengenai pariwisata terus berkembang di antara masyarakat.

Untuk memperluas gambaran, dalam survei tersebut setidaknya terdapat 4,6% responden yang mengatakan bahwa pariwisata menjadi masalah yang berpengaruh terhadap kehidupan pribadi. Jika dibandingkan dengan kondisi kerja, masalah ekonomi, layanan publik, dan faktor lain, disebutkan bahwa penilaian buruk terhadap pariwisata terus meningkat.

Apakah kondisi seperti ini yang kita inginkan? Tujuan dan definisi pariwisata yang memberikan kebahagian bagi para tamu sekaligus tuan rumahnya justru berubah menjadi kesengsaraan.

Pada Mei 2016, pemerintah Thailand juga menutup secara sementara Pulau Koh Tachai yang terkenal sebagai destinasi wisata selam dengan pantai yang indah. Penutupan ini dilakukan karena lingkungan mulai rusak akibat banyaknya wisatawan. Saat ditutup, pemerintah melakukan revitalisasi terumbu karang dan ekosistem lautnya.

Di Indonesia sendiri, dampak pariwisata yang tidak terkendali dapat dilihat dengan jelas terhadap menumpuknya sampah di beberapa destinasi wisata, atau penolakan terhadap pembangunan akomodasi kelas premium. Di sepanjang pantai yang masih menjadi favorit wisatawan, sangat mudah kita temukan tumpukan sampah plastik.

Contoh lain adalah membludaknya wisatawan di Gua Pindul, Yogyakarta. Saking banyaknya operator yang ingin menjual objek wisata ini, wisatawan menjadi korbannya. Ketidaknyamanan dan kekecewaaan wisatawan akhirnya dialamatkan dengan memberi penilaian buruk terhadap kinerja pengelola, objek wisata yang bersangkutan, maupun pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam membina dan mengembangkan sektor pariwisata.  

Pada Desember 2017 lalu, Bali ikut menyuarakan kabar ‘darurat sampah’ setelah beberapa pantai di Pulau Dewata tersebut dipenuhi sampah plastik. Sepanjang tahun 2018, Bali telah mendatangkan lebih dari 9.7 juta wisatawan domestik dan 6 juta wisatawan asing (BPS, 2019). Dampak negatif seperti sampah dan krisis air merupakan dampak nyata dari pariwisata massal di Bali, utamanya Bali Selatan.

Bahkan, pemerintah daerah mendapatkan laporan mengenai ulah wisatawan yang tidak dapat berperilaku sopan di situs-situs suci umat Hindu Bali. Kemudian di tahun 2018, situs Conde Nast Traveller menempatkan Bali sebagai salah satu destinasi yang memiliki masalah overtourism. Ancaman serupa bisa saja terjadi di NTB, khususnya pada destinasi wisata yang overcrowded seperti Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno.

Dampak Overtourism dan Solusinya
Darurat sampah dapat saja terjadi jika pengelolaan destinasi wisata tidak tepat. Penumpukan sampah di sepanjang pantai menjadi salah satu tanda dari overtourism.

Butler (1974), menyebutkan bahwa pariwisata yang tidak terkendali dapat menyebabkan hilangnya identitas lokal, kerusakan lingkungan, seperti sampah, polusi, dan kerusakan koral (tumbuhan karang). Tidak dapat dipungkiri lagi, kegiatan pariwisata memang memberikan dampak buruk bagi lingkungan, terlebih lagi ketika memasuki musim liburan.

Doxey (1975) dalam Milano (2017), menyebutkan bahwa terdapat empat fase persepsi lokal terhadap destinasi wisata. Fase pertama, yaitu euphoria (euforia), di mana wisatawan akan disambut oleh tuan rumah di destinasi wisata dengan sangat senang. Pada fase ini, datangnya wisatawan menjadi harapan banyak komunitas di destinasi wisata. Dukungan pada tahap ini lebih berfokus pada sisi ekonominya, namun kurang memperhatikan dampak sosial budayanya.

Fase kedua, yaitu apathy (apatis), di mana jumlah wisatawan mulai meningkat, sehingga mengakibatkan hubungan yang kurang bergairah dan ramah. Pada fase ini, struktur sosial masyarakat di destinasi wisata mulai mengalami perubahan.

Fase ketiga, yaitu irritation (iritasi), di mana ketika jumlah wisatawan mencapai titik jenuh, kemudian fase iritasi dimulai. Dengan kata lain, fase ini ditandai dengan terganggunya masyarakat terhadap kehadiran wisatawan.

Fase keempat, yaitu antagonism (antagonis), di mana kejenuhan mulai diungkapkan dan dialamatkan kepada wisatawan, terlebih lagi jika masyarakat merasa pariwisata tidak memberi manfaat terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. Pada fase ini, masyarakat lokal juga merasakan kehilangan tempat. Sikap ini kemudian diupkapkan dengan cara menuliskan opini melalui media (massa dan sosial), atau melakukan tindakan agresif yang merugikan wisatawan.  Pada fase ini, perencana baru menyadari tentang pentingnya perencanaan yang menyeluruh.

Meski sektor pariwisata global diprediksi akan terus tumbuh, suara dan kritik masyarakat lokal sebagai tuan rumah terhadap pembangunan tidak boleh diabaikan. Selama ini, suara masyarakat lokal kerap ditinggalkan karena alasan untuk meningkatkan kesejahteraan atau meningkatkan angka-angka statistik lainnya. Untuk itu, kajian/studi kelayakan pengembangan pariwisata sangatlah diperlukan. Studi akademis ini ditujukan untuk melihat daya dukung dan mengukur kesiapan terhadap aspek lingkungan, sosial budaya, hukum/legal, maupun ekonomi/bisnis.

Overtourism dan solusinya

Kejadian di beberapa negara yang telah disebutkan di atas setidaknya memberikan kita gambaran terhadap besarnya tekanan dan ketegangan pertumbuhan pariwisata, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis yang mengedepankan keberlanjutan dan tanggung jawab pembangunan agar aktivitas kepariwisataan dapat membawa manfaat yang lebih nyata.

Contoh kasus di atas barulah yang terlihat dan dipublikasikan ke dalam media atau jurnal-jurnal penelitian. Bagaimana dengan kondisi kejenuhan masyarakat terhadap bentuk aktivitas wisata yang belum terungkap? Barangkali masih banyak kelompok masyarakat yang memilih untuk diam dan menunggu lingkungan benar-benar rusak. Kita tentu tidak berharap hal tersebut terjadi. Untuk itu, perencanaan pembangunan pariwisata haruslah didesain dan dipraktikkan secara benar.

Terdapat 3 (tiga) pilar utama yang harus diseimbangkan agar pembangunan pariwisata berkelanjutan dapat berlangsung dalam jangka panjang, yaitu pilar sosial (community), pilar lingkungan (environment), dan pilar ekonomi (economy). Selain itu, kita dapat mengacu pada konsep pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). SDGs ini telah disepakati oleh 193 negara dan akan memandu para pemangku kepentingan dalam agenda pembangunan global hingga tahun 2030.

Jika kita mau belajar dari banyak kasus di atas, semua jenis dan bentuk objek wisata pada hakikatnya memiliki carrying capacity (kapasitas menampung) dan limit of acceptable change (batas perubahan). Inilah kunci solusiya.

Mari kita belajar dari Bhutan yang memiliki kebijakan ‘pariwisata dengan volume rendah dan hasil tinggi’. Dalam hal ini, pemerintah dengan sengaja menerbitkan regulasi rumit demi melindungi alam, budaya, dan kearifan lokal di negaranya.

Bentuk regulasi ini dijalankan dengan cara pemberian pajak yang tinggi hingga meminimalisir akses darat dan udara ke negara mereka, di mana hanya Druk Air dan Bhutan Airlines yang diizinkan beroperasi di Bhutan. Selain itu, wisatawan yang ingin masuk ke negara ini harus menggunakan biro travel lokal dan membayar $200-250 per harinya. Bahkan, setiap wisatawan harus mengantongi izin pemerintah untuk mengeksplorasi setiap distrik.

Di Indonesia sendiri, kita bisa belajar dari destinasi wisata Gunung Api Purba Nglanggeran di Yogyakarta. Sejak dipromosikan oleh banyak acara televisi ternama, wisatawan yang datang ke objek wisata ini semakin meningkat. Pada tahun 2014, objek wisata ini dapat mendatangkan sebanyak 325.000 pengunjung. Meski omzet yang dihasilkan cukup tinggi (1,4 miliar), pengelola mengaku kewalahan saat wisatawan membludak. Pasalnya, naiknya jumlah wisatawan yang datang sebanding dengan sampah yang mereka tinggalkan.

Masalah lain yang membuat masyarakat lokal kawasan Nglanggeran kurang nyaman terhadap aktivitas wisata adalah mengenai kebisingan, polusi, juga jejak vandalisme yang mengotori fasilitas publik. Kekhawatiran terbesar terhadap kerusakan lingkungan membuat pengelola menaikkan harga tiket masuk ke kawasan ini dan menjaring pasar yang lebih berkualitas.

Pengelola Gunung Api Purba Nglanggeran mengamini, tingginya tiket masuk ke objek wisata yang dikelolanya membuat angka kunjungan wisata menurun drastis. Pada tahun 2019, pengelola hanya mencatat 103.000-an wisatawan yang datang. Namun di sisi lain, pengelola sangat bersyukur karena pendapatan dari tiket masuk justru semakin meningkat, yakni sebesar 3,2 miliar.

Dari dua contoh kasus di atas, kita dapat melihat bagaimana pemerintah Bhutan dan pengelola objek wisata Gunung Api Purba Nglanggeran di Yogyakarta sangat mengutamakan kualitas, bukan kuantitas. Inilah penerapan pariwisata berkelanjutan yang sangat nyata.

Selain membatasi jumlah wisatawan yang masuk ke destinasi wisata, pemerintah pusat dan daerah, maupun konsultan pariwisata yang terlibat dalam penyusunan konsep pembangunan, harus mempertegas regulasi dalam rangka membangun pariwisata yang berkelanjutan, terutama pada destinasi wisata yang sangat rentan terhadap kerusakan.

Masih ingat dengan peristiwa rusaknya terumbu karang di Raja Ampat akibat ditabrak kapal pesiar pada Maret 2017? Dalam kasus rusaknya terumbu karang tersebut, seharusnya kapal berukuran dan bermuatan besar dilarang masuk ke Raja Ampat. Untuk itu, aturan dan penerapan yang ketat menjadi solusi untuk mencegah kejadian berulang.

Jadilah pejalan bijak

Salah satu praktik nyata yang dapat meminimalkan dampak buruk pariwisata terhadap alam adalah melalui penerapan zero waste. Adapun tujuan dari praktik zero waste atau nol sampah ini adalah agar setiap destinasi terjaga kebersihan dan kelestariannya. Meski sebagian orang berpikir nol sampah adalah sesuatu yang mustahil, kami berharap prinsip ini dapat diterapkan dalam kegiatan sehari-hari, baik oleh wisatawan maupun pengelola destinasi wisata.

Bentuk praktik nol sampah dapat kita mulai dengan cara membawa tumblr saat bepergian, membawa sedotan bambu/stainless, membawa kotak makanan sendiri, menggunakan menstrual cup bagi wanita selama masa nifas, atau membawa tas belanja saat berwisata atau berbelanja.

Sebagai penutup, kami ingin mengajak kita semua untuk bisa mengambil peran. Setidaknya, untuk menghormati tuan rumah dan mendukung pembangunan pariwisata berkelanjutan di tanah air, jadilah pejalan yang bijak dengan tidak meninggalkan sampah di destinasi yang kita kunjungi.

Selain itu, pemerintah sebagai pengambil dan pembuat kebijakan juga tidak boleh mengabaikan aspirasi masyarakat lokal sebagai tuan rumah. Apa artinya jika pembangunan pariwisata sudah menguntungkan banyak pihak secara ekonomi, namun masyarakat lokal terganggu atau justru menderita karenanya?

Baca juga: Prediksi Tren Perjalanan Wisata Tahun 2021

pariwisata berkelanjutan
Terdapat 3 (tiga) pilar utama yang harus diseimbangkan agar pembangunan pariwisata berkelanjutan dapat berlangsung dalam jangka panjang, yaitu pilar sosial (community), pilar lingkungan (environment), dan pilar ekonomi (economy).

Referensi:

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *