Tahukah Anda bahwa ketika akan mendirikan bangunan, khususnya di wilayah yang rentan banjir perlu dilengkapi dengan berbagai jenis perizinan yang terkait dengan keserasian lingkungan? Dimana salah satu perizinan yang harus dikantongi adalah surat izin peil banjir. Nah, yang sekarang menjadi pertanyaan apakah itu surat rekomendasi peil banjir?
Sekilas Tentang Izin Peil Banjir
Banjir adalah salah satu bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian. Baik kerugian materiil maupun non materiil, bahkan lebih parahnya dapat merenggut korban jiwa. Karena alasan itulah, dibutuhkan upaya pencegahan agar banjir tidak meluap dan merugikan lingkungan sekitar. Salah satu upaya pencegahannya adalah dengan melakukan peil banjir.
Istilah peil banjir mungkin terdengar kurang familiar untuk masyarakat pada umumnya. Namun tidak ada salahnya jika mengetahui karena mungkin hal ini akan berguna di masa mendatang. Peil banjir adalah pengaturan ketinggian minimal lantai bangunan dimana untuk menentukannya berdasarkan pada lokasi bangunan tersebut.
Sementara surat rekomendasi peil banjir adalah satu dari sekian banyaknya izin yang harus dimiliki jika ingin mendapatkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Memang tidak semua wilayah beresiko terendam air pada lantai paling bawahnya ketika banjir. Namun, untuk beberapa wilayah rawan banjir dan memiliki intensitas pembangunan tinggi tentu harus memperhatikan regulasi ini.
Sehingga dapat terhindar dari kerusakan bangunan akibat banjir. Instansi yang menerbitkan izin peil banjir berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Ada yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Air, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, bahkan ada juga yang diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR). Peraturan peil banjir juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah, yakni antara lain:
- Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215)
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 917)
Apa Tujuan Adanya Rekomendasi Peil Banjir?
Perlunya surat rekomendasi peil banjir tentu bukan tanpa alasan dan tanpa tujuan tertentu. Surat izin peil banjir menjadi penting karena beberapa tujuan berikut ini.
1. Mencegah Bangunan Terendam Banjir
Pertama, bertujuan untuk mencegah air banjir meluap dan masuk ke dalam bangunan. Hal semacam ini biasanya dapat terjadi karena ketinggian lantai yang relatif terlalu rendah. Sehingga memudahkan air banjir untuk masuk ke dalamnya. Oleh sebab itu, diperlukan persyaratan peil banjir untuk setiap bangunan yang akan dibangun dan didirikan.
2. Mengatur Limpahan Air di Lingkungan Sekitar
Ketika hendak atau sudah mendirikan bangunan, praktis lokasi tersebut akan kehilangan fungsinya sebagai lahan untuk resapan air. Sehingga perlu dilakukan penataan ulang dan perhitungan yang lebih cermat.
Tujuannya agar kestabilan lingkungan dimana bangunan berdiri dan lingkungan sekitarnya tidak mengalami gangguan atau masalah. Khususnya ketika curah hujan yang turun begitu tinggi.
3. Mencegah Terjadinya Banjir
Selanjutnya, surat izin peil banjir dibutuhkan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya banjir akibat adanya bangunan baru yang didirikan. Sehingga air banjir tidak akan memberikan dampak buruk bagi lingkungan sekitar.
4. Analisa Pola Curah Hujan
Salah satu penyebab terjadinya banjir adalah curah hujan yang terlalu tinggi. Oleh sebab itu, analisis hidrologi sangat diperlukan guna menunjang dilakukannya proses analisa pola curah hujan yang terjadi pada lokasi yang direncanakan untuk pendirian suatu bangunan.
5. Penataan Drainase
Surat rekomendasi peil banjir juga bertujuan untuk penataan drainase. Dimana hal ini berguna untuk menyesuaikan apa yang perlu disesuaikan dalam penataan saluran drainase yang ada di lokasi tempat suatu bangunan akan didirikan.
Ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan juga genangan air yang ada di sekitar lokasi tempat dimana suatu bangunan didirikan. Dengan begitu, lingkungan pun akan terhindar dari luapan air banjir.
Persyaratan untuk Mendapatkan Rekomendasi Izin Peil Banjir
Sama halnya seperti mengurus dokumen lainnya, untuk mendapatkan surat rekomendasi peil banjir pun terdapat persyaratan yang harus dipenuhi pemohon. Persyaratan ini tidak hanya sebatas formalitas saja, tetapi dapat menjadi dasar dalam melakukan pengukuran dan analisis terhadap dampak banjir di suatu wilayah.
Agar tidak ada yang terlewatkan, Anda bisa mengunduh checklist persyaratan dokumen sebagai panduan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan. Diantara berbagai persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin peil banjir sebagai berikut:
- Surat permohonan dengan pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen dan data. Surat permohonan dibuat diatas kertas bermaterai Rp. 6000. Untuk mendapatkannya bisa mengunduh/ download di situs dinas terkait.
- Identitas pemohon. Jika WNI bisa menyertakan kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), nomor pokok wajib pajak (NPWP). Sementara untuk WNA berupa KITAS/Visa serta Paspor.
- Jika yang mengajukan izin peil banjir adalah badan hukum, maka dibutuhkan akta pendirian untuk kantor pusat dan kantor cabang (jika ada), serta SK pengesahan yang dikeluarkan oleh:
- Kemenkumham, jika PT dan Yayasan
- Kementrian, jika Koperasi
- Pengadilan Negeri, jika CV
- Jika akta pendirian mengalami perubahan, perlu dilengkapi dengan akta perubahan SK dan SK perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham
- NPWP badan hukum
- Apabila permohonan rekomendasi dikuasakan, maka harus menyerahkan surat kuasa diatas kertas bermaterai Rp. 6.000 serta KTP orang yang diberikan kuasa.
- Pengesahan gambar perencanaan arsitektur (pengesahan GPA atau bisa dipersingkat RTLB) atau ketetapan rencana kota (KRK) dua rangkap.
- SK Gubernur atau surat izin penunjukan penggunaan tanah (SIPPT), jika luas tanah di atas 5.000 m2, jika pengesahan GPA/RTLB tidak diterbitkan oleh PTSP (dibuat rangkap dua)
- Proposal teknis yang dilengkapi dengan:
- Data ukur peil eksisting (gambar remitting) dari Dinas Tata Air atau UPT PPP Dinas Pekerjaan Umum (dua tangkap)
- Kajian tata air
Bagaimana Cara Mengurus Peil Banjir?
Di bawah ini adalah prosedur yang perlu dilalui untuk mengajukan dan mendapatkan rekomendasi peil banjir, diantaranya:
- Persyaratan dokumen yang sudah lengkap diserahkan ke bagian front office kantor Dinas Tata Air
- Apabila dokumen yang diserahkan pemohon lengkap, tim teknis akan memberikan keputusan untuk melakukan survei maupun tidak survei
- Selanjutnya, penyampaian perizinan kepada kepala seksi kemudian kepala bidang
- Jika semua dokumen persyaratan pemohon lolos di kepala seksi dan kepala bidang, permohonan izin peil banjir akan disampaikan kepada DPMPTSP
- Terakhir, jika izin sudah dibubuhi tanda tangan oleh kepala DPMPTSP, langkah selanjutnya adalah diberikan kepada petugas penomoran. Dan pemohon pun bisa mengambil surat rekomendasi peil banjir tersebut di bagian front office.
Perlu diketahui bahwa proses pengurusan untuk mendapatkan rekomendasi peil banjir ini memakan waktu penyelesaian kurang lebih 10 hari kerja.
Kesimpulan
Itu dia ulasan mengenai rekomendasi peil banjir yang sejatinya wajib kita ketahui. Surat rekomendasi peil banjir memang dikeluarkan oleh dinas terkait, namun untuk mendapatkannya Anda perlu mengurusnya sendiri.
Tetapi, apabila mengurusnya secara mandiri dirasa merepotkan, dalam hal ini Anda bisa mengandalkan peran dari jasa konsultan SLF terpercaya. Karena tidak hanya berdedikasi untuk membantu mengurus SLF bangunan, mereka yang ahli juga dapat membantu pengurusan rekomendasi peil banjir yang Anda butuhkan.
Jadi jika membutuhkan surat rekomendasi peil banjir, segera hubungi konsultan SLF yang berpengalaman dan terpercaya!
No comment yet, add your voice below!