Melihat Wilayah Calon Ibu Kota Baru dalam Kacamata Spasial

Melihat Wilayah Calon Ibu Kota Baru dalam Kacamata Spasial

Pemindahan Ibu Kota Indonesia sebenarnya bukan merupakan hal baru. Pada saat pemerintahan Soekarno, ibu kota negara pernah dipindah sementara ke beberapa lokasi seperti Yogyakarta dan Sumatra Barat dengan berbagai alasan. Misalnya saja keamanan yang memang pada saat itu dinilai cukup mengkhawatirkan akibat adanya ancaman, baik dari Belanda maupun Jepang. Kondisi ini bertahan hingga 17 Agustus 1950, di mana setelah itu Ibu Kota Negara Indonesia dikembalikan ke Jakarta.

Dalam rentan waktu tersebut, tepatnya pada 17 Agustus 1947, Soekarno kembali memiliki wacana untuk kembali memindahkan ibu kota ke lokasi baru, yaitu Palangkaraya. Namun, wacana tersebut tidak dapat terealisasikan karena proses pembangunan ibu kota baru terpaksa dihentikan akibat terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1960an. 

Pada saat pemerintahan Presiden Soeharto, tepatnya pada tahun 1970, wacana pemindahan ibu kota kembali dicetuskan di kawasan Jonggol, Kabupaten Bogor. Hal ini dikarenakan Jonggol dinilai cukup strategis dan tidak terlalu jauh dari Jakarta. Namun, lagi-lagi rencana tersebut gagal terlaksana bersamaaan dengan turunnya Soeharto sebagai presiden pada tahun 1988.

Usai Presiden Soeharto, Presiden SBY kembali mencetuskan pemindahan ibu kota. Walaupun tidak memilih lokasi yang spesifik, tetapi pada masa pemerintahan presiden SBY inilah muncul konsep pemisahan ibu kota dengan pusat pemerintahan seperti yang di terapkan di Malaysia. Namun demikian, rencana pemindahan masih belum dapat direalisasikan pada masa pemerintahan presiden SBY.

Pemindahan ibu kota mulai dibahas dan dikaji secara lebih serius semenjak pemerintahan Jokowi. Dilansir dari laman IDN Times, berdasarkan apa yang disampaikan Menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro usai rapat kabinet kerja tanggal 29 April 2019, Presiden Jokowi secara resmi memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa.

Latar belakang pemindahan ibu kota

Proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia juga termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang dimulai dari 2020 dan ditargetkan selesai pada tahun 2024. Hal ini dibuktikan dengan termuatnya proyek tersebut pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. 

Mengutip dari Perpres yang sama, beberapa alasan yang melatarbelakangi pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa di antaranya adalah karena terpusatnya perekonomian di Pulau Jawa, khususnya Jakarta yang pada akhirnya menimbulkan kesenjangan eknonomi antara Pulau Jawa dengan pulau-pulau lain. Dengan dipindahkannya ibu kota negara ke luar Pulau Jawa, diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah luar Pulau Jawa, khususnya kawasan timur Indonesia.

Latar belakang pemindahan ibu kota
(Sumber: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020. Diolah oleh penulis, 2020)

Melihat wilayah calon ibu kota baru dalam kacamata spasial

Dikutip dari RPJMN 2020-2024, Provinsi Kalimantan Timur dipilih untuk menjadi lokasi pemindahan ibu kota baru, tepatnya di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Kedua Kabupaten tersebut terletak di ujung timur Pulau Kalimantan dan berbatasan langsung dengan laut Sulawesi.

Peta Administrasi Kabupaten Kutai Kartanegara

Kabupaten Kutai Kartanegara adalah salah satu dari tujuh kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 696.784 jiwa dan luas wilayah 27.263,10 km2 yang terbagi ke dalam 18 kecamatan.

Secara astronomis, Kabupaten Kutai Kartanegara terletak di koordinat 0.44019°S 116.98139°E. Kabupaten dengan lokasi ibu kota kabupaten di Tenggaron ini memiliki batas-batas administrasi sebagai berikut:

  • Utara: Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara
  • Timur: Kabupaten Kutai Timur, Kota Bontang dan Selat Makassar
  • Selatan: Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan
  • Barat: Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Mahakam Ulu

Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan kabupaten yang direncanakan menjadi lokasi pemindahan ibu kota baru bersama dengan Kabupaten Kutai Kertanegara. Kabupaten ini memiliki jumlah penduduk 173.671 jiwa dan luas wilayah 3.333,06 km2 yang terbagi menjadi empat kecamatan. Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki letak astronomis dengan koordinat 1.291709°S 116.513796°E. Adapun batas administrasi dari Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebagai berikut.

  • Utara: Kabupaten Kutai Kartanegara
  • Timur: Selat Makassar
  • Selatan: Kabupaten Paser
  • Barat: Kabupaten Kutai Barat
Peta Administrasi Penajam Paser Utara

Dari kedua peta di atas, dapat terlihat juga bahwa secara administrasi, baik Kabupaten Kutai Kartanegara maupun Kabupaten Penajam Paser Utara berada berdekatan dengan kota besar yang telah berkembang, yaitu Kota Samarinda dan Kota Balikpapan. Dilansir dari laman website Kantor Staff Presiden (KSP), ternyata hal inilah yang menjadi salah satu alasan dipilihnya kedua kabupaten tersebut sebagai lokasi calon ibu kota baru.

Sementara jika dilihat dari tata guna lahannya, penggunaan lahan dominan yang ada di Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara adalah hutan kering dan alang-alang. Sedangkan kawasan terbangun seperti permukiman, industri, maupun pertambangan masih tergolong minim.

Tata Guna Lahan Kutai Kartanegara

Selain itu, ruang-ruang terbuka lain seperti sawah, ladang, kebun, semak belukar, maupun hutan basah juga memiliki luas yang cukup signifikan dan tersebar di kedua kabupaten tersebut. Dengan kondisi yang demikian, di mana terdapat ruang terbuka yang cukup luas dan masih minimnya kawasan terbangun tentu membuka kesempatan bagi pemerintah jika ingin melakukan pembangunan tanpa perlu adanya relokasi permukiman dan kawasan industri yang pada banyak kasus memberi beban yang cukup besar saat penganggaran.  

Melihat fungsi kawasan yang ada, mayoritas lahan di Kabupaten Kutai Kartanegara ataupun Kabupaten Penajam Paser Utara diperuntukkan sebagai kawasan budidaya dengan sedikit kawasan lindung yang mayoritas berada di bagian utara Kabupaten Kutai Kartanegara, tepatnya di Kecamatan Tabang.

Peta Fungsi Kawasan Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara

Jika dikaitkan dengan guna lahan yang ada di wilayah ini, maka dapat diindikasikan bahwa sebagian besar hutan kering yang ada di kecamatan tersebut merupakan kawasan lindung dan tidak digunakan untuk kegiatan budidaya apapun. Sedangkan untuk kawasan budidaya, jika disandingkan dengan guna lahan yang ada, dapat diketahui bahwa jenis budidaya pada kawasan ini didominasi oleh perkebunan, sawah, ladang, dan hutan basah berupa tanaman mangrove.

Selain itu, peruntukan kawasan budidaya juga meliputi guna lahan berupa ruang terbuka lain seperti alang-alang dan semak belukar dengan luas yang cukup besar yang dapat digunakan sebagai budidaya lain sesuai dengan kebutuhan, di mana di dalamnya termasuk untuk pembangunan calon ibu kota baru yang nantinya tidak mengganggu kawasan lindung maupun menyimpang dari tata ruang wilayah yang berlaku.

Sementara itu, melansir laman website Kantor Staff Presiden (KSP), alasan lain dipilihnya Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara sebagai calon ibu kota baru adalah karena minimnya risiko bencana di kedua kabupaten tersebut.

Jika melihat peta kerawanan bencana Kabupaten Kutai Kartanegara yang dibuat berdasarkan data Geoportal Kabupaten Kutai Kartanegara, tidak dapat dipungkiri bahwa di beberapa wilayah di kabupaten ini masih terdapat zona-zona rawan bencana dengan tingkat agak rawan hingga sangat rawan.

Baca juga: Indonesia ‘Strategis’ Bencana

Peta Kerawanan Bencana Kutai Kartanegara

Zona sangat rawan bencana longsor terletak di bagian utara kabupaten, tepatnya di Kecamatan Tabang. Jika dikaitkan dengan fungsi kawasan yang dibahas sebelumnya, kecamatan ini juga merupakan wilayah di mana kawasan lindung mayoritas berada. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan tersebut tidak diperuntukan untuk budidaya karena risiko longsor yang tinggi.

Sedangkan zona sangat rawan lainnya, yaitu sangat rawan banjir dan sangat rawan erosi berada tersebar di bagian tengah kabupaten sehingga jika ingin digunakan sebagai lokasi pembangunan skala besar, direkomendasikan untuk tidak memilih lokasi-lokasi tersebut.

Referensi:

  • Laman website idntimes.com berjudul ‘Ini Konsep Pemindahan Ibu Kota dari Era Soekarno Hingga Jokowi’. Diakses pada 03 Agustus 2020 Pukul 10.30 WIB.
  • Laman website kps.go.id berjudul ‘Presiden Jokowi: Ibu Kota Baru Di Penajam Paser Utara Dan Kutai Kartanegara’. Diakses pada 03 Agustus 2020 Pukul 10.30 WIB.
  • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024

Recommended Posts

2 Comments

  1. AvatarAvatar

    Terimakasih! Sangat berguna info-infonya

    • adminadmin

      Terima kasih sudah berkunjung. Semoga bermanfaat, ya!


Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *