Pengertian, Tujuan, dan Manfaat RIPPARDA untuk Pembangunan Pariwisata Daerah

pentingnya RIPPARDA atau RIPPDA

Pembangunan sektor pariwisata yang berhasil bukan saja dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui kontribusi terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah). Jika dapat dikelola secara baik dan bertanggung jawab, kehadiran sektor pariwisata dapat menjamin kelestarian alam dan budaya, serta penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan. Untuk itu, pembangunan kepariwisataan daerah perlu diatur dalam sebuah regulasi yang diarahkan untuk peningkatan kualitas lingkungan (environment), sosial budaya (community), serta ekonomi (economy). Lantas, bagaimana caranya?

Tiga tujuan utama di atas sejatinya telah disebutkan dengan sangat jelas dalam Undang-Undang Kepariwisataan kita, di mana kinerja pembangunan pariwisata nasional tidak hanya diukur dan dievaluasi berdasarkan perolehan devisa dan pertumbuhan ekonomi saja. Melainkan juga atas kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat, pengurangan pengangguran dan angka kemiskinan, pelestarian terhadap alam/lingkungan, pengembangan budaya, perbaikan atas citra bangsa, serta mempererat rasa kesatuan dan cinta tanah air.

Langkah utama yang harus dilakukan dalam kerangka pengembangan sektor kepariwisataan daerah adalah menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah yang selanjutnya digunakan sebagai bahan arahan/panduan dalam mengembangkan program pembangunan kepariwisataan secara menyeluruh, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

Pembangunan kepariwisataan nasional juga diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang menyatakan bahwa pembangunan kepariwisataan nasional diselenggarakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan yang meliputi perencanaan pembangunan; (1) industri pariwisata, (2) destinasi pariwisata, (3) pemasaran pariwisata, dan (4) kelembagaan pariwisata, dan terdiri atas:

  1. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS)
  2. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi (RIPPAR-PROV)
  3. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota (RIPPAR-KAB/KOTA). Beberapa daerah juga menyebutnya sebagai RIPPARDA (Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah)

Mengacu pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010­ – 2025, adapun visi dari pembangunan kepariwisataan nasional adalah terwujudnya Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara misi pembangunan kepariwisataan nasional meliputi:

  1. Destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah, dan masyarakat
  2. Pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara
  3. Industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawa terhadap lingkungan alam dan sosial budaya
  4. Organisasi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan

Sama halnya dengan RIPPARNAS yang digunakan sebagai panduan pembangunan kepariwisataan nasional, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RIPPAR-KAB/KOTA atau RIPPARDA selanjutnya digunakan sebagai pedoman utama bagi pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di daerah, sehingga dalam penyusunannya dibutuhkan visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, rencana, dan program yang perlu dilakukan oleh para stakeholder, baik di tingkat nasional, regional, maupun lokal.

Pengertian RIPPARDA

Jika merujuk pada Peraturan Menteri Pariwisata RI Nomor 10 Tahun 2016, adapun yang dimaksud Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota (RIPPARDA atau RIPPAR-KAB/KOTA) adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota untuk periode 15-25 tahun.

Dokumen RIPPARDA harus memuat beberapa bahasan, di antaranya adalah potensi dan permasalahan pembangunan kepariwisataan, isu-isu strategis yang harus dijawab, posisi pembangunan kepariwisataan dalam kebijakan pembangunan wilayah, visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, staregi, rencana, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan. Untuk itu, penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata di daerah kabupaten/kota tidak bisa dikesampingkan.

Baca juga: RTRW sebagai Pengendali Pemanfaatan Ruang

pentingnya RIPPARDA atau RIPPDA

Tujuan disusunnya RIPPARDA atau RIPPAR-KAB/KOTA

Adapun tujuan disusunnya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan adalah untuk memberikan acuan bagi pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan untuk menentukan langkah-langkah pembangunan strategis bagi sektor kepariwisataan di daerah.

Dalam bahasa sederhana, RIPPARDA menjadi pintu gerbang untuk lahirnya regulasi kepariwisataan di daerah, baik dari sisi pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat. Dengan tersusunnya RIPPARDA, diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata nasional secara umum dan kemajuan pariwisata daerah secara khusus.

Sementara itu, di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, adapun cakupan pembangunan kepariwisataan terdiri dari empat pilar. Di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Pembangunan industri pariwisata

Pilar ini mencakup pembangunan struktur (fungsi, hierarki, dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam maupun sosial budaya. Dalam hal ini, industri pariwisata dapat dikembangkan berdasarkan kajian akademis maupun penelitian yang bentuk dan arahnya dapat berbeda antardaerah.

2. Pembangunan destinasi pariwisata

Pilar ini mencakup pembangunan daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, prasarana dan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta peluang pembangunan investasi secara terpadu dan berkesinambungan.

3. Pembangunan pemasaran pariwisata

Pilar ini mencakup pemasaran pariwisata secara kolektif, terpadu, dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh stakeholder. Pemasaran pariwisata juga diarahkan untuk membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing. Pembangunan pemasaran pariwisata juga harus melihat dan mempertimbangkan kondisi lingkungan destinasi sehingga dalam hal ini harus disesuaikan dengan segmentasi maupun target pasar yang akan dituju.

4. Pembangunan kelembagaan pariwisata

Pilar ini mencakup pengembangan organisasi pemerintah, swasta, dan masyarakat yang di dalamnya memuat unsur sumber daya manusia, regulasi, serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan. Disadari atau tidak, pengembangan organisasi beserta peraturan perundang-undangan dalam bidang kepariwisataan menjadi perangkat penting dalam penyelenggaraan kepariwisataan sehingga dokumen RIPPARDA maupun RIPPARKAB/KOTA ini dapat diteruskan ke dalam Peraturan Daerah. Di sisi lain, yang terpenting juga adalah sumber daya manusia pariwisata yang menjadi faktor kunci penentu keberhasilan pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Setelah penyusunan RIPPARDA atau RIPPARKAB/KOTA selesai dilaksanakan, selanjutnya pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Naskah Akademik dan rancangan peraturan daerah tentang RIPPARDA atau RIPPARKAB/KOTA. Adapun yang dimaksud dengan Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian, pengkajian hukum, maupun hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Baca juga: Pengembangan Pariwisata di Daerah Tertinggal

Referensi:

  • Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
  • Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025
  • Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *