RTRW sebagai Pengendali Pemanfaatan Ruang

RTRW sebagai Pengendali Pemanfaatan Ruang

Pemanfaatan ruang cenderung akan terus berubah seiring dengan bertambahnya jumlah manusia dan variasi dari aktivitas yang mereka jalani. Hal ini sejatinya dikarenakan ruang berperan sebagai wadah bagi manusia untuk melakukan aktivitasnya.

Menurut Umar, et al (2016), perubahan pemanfaatan ruang dapat berupa perubahan lahan nonterbangun menjadi lahan terbangun, ataupun berupa konversi dari satu jenis pemanfaatan lahan ke pemanfaatan lain. Selain itu, Yunus (2000) dalam Umar, et al (2016) juga menambahkan bahwa perubahan pemanfaatan ruang tersebut merupakan hal yang wajar dan merupakan sebuah gejala alamiah dalam suatu evolusi wilayah atau kota.

Namun, perubahan pemanfaatan ruang tetap perlu dibatasi oleh sebuah peraturan yang bersifat mengikat sehingga penggunaan ruang tetap teratur dan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat yang tinggal di dalamnya. Rencana Tata Ruang (RTR) kemudian muncul sebagai pedoman tentang bagaimana cara merencanakan dan mengatur pemanfaatan ruang yang ada di suatu wilayah sehingga dapat tertib dan tidak menyimpang dari potensi serta masalah yang ada.

Kedudukan RTRW dalam Tata Ruang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakah produk dari hasil Rencana Tata Ruang (RTR) di mana jika dilihat dari ruang lingkup materinya tergolong dalam Rencana Umum Tata Ruang. RTRW kemudian dapat digolongkan lagi berdasarkan ruang lingkup wilayahnya yang terdiri dari (1) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), (2) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Kota (RTRWK).

Kedudukan RTRW dalam Tata Ruang
Sumber: Solihin (2013) diolah oleh penulis (2020)

Komponen RTRW

Menurut UU No 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang, RTRW terdiri 10 (sepuluh) bab pembahasan dengan rincian sebagai berikut.

  • Bab I Pendahuluan
  • Bab II Potensi, Masalah dan Prospek Pembangunan
  • Bab III Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah
  • Bab IV Rencana Struktur Ruang Wilayah
  • Bab V Rencana Pola Ruang Wilayah
  • Bab VI Penetapan Kawasan Strategis Wilayah
  • Bab VII Arah Pemanfaatan Ruang Wilayah
  • Bab VIII Ketentuan Pengendalian Ruang Wilayah
  • Bab IX Hak, Kewajiban, dan Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang
  • Bab X Penutup

Proses Penyusunan RTRW

Proses Penyusunan RTRW
Sumber: Solihin (2013) diolah oleh penulis (2020)

Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada RTRW

Instrumen pengendalian Pemanfaatan Ruang pada RTRW
Sumber: UU No 26 Tahun 2007 dalam Sugiarto (2017) diolah oleh penulis (2020)

Menurut UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dalam proses pengendalian pemanfaatan ruang terdapat empat metode yang digunakan, di antaranya adalah peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pemberlakuan sanksi. Keempat metode tersebut tercantum sebagai bab yang dibahas dalam RTRW di masing-masing wilayah.

1. Peraturan Zonasi

Peraturan zonasi adalah aturan yang digunakan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengaturan yang dibuat pada tiap zona sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Selain itu, peraturan zonasi juga dapat diartikan sebagai instrumen untuk mengatur klasifikasi zona, pemanfaatan lahan, dan prosedur pelaksanaan pembangunan (Sugiarto, 2017).

Baca juga: Mengenal RTBL (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan)

2. Perizinan

Izin yang dimaksud dalam konteks ini adalah izin pemanfaatan ruang, yaitu sebuah izin yang perlu dimiliki sebelum melaksanakan pemanfaatan ruang (Sugiarto, 2017). Izin pemanfaatan ruang dapat berupa izin lokasi ataupun Persetujuan Pemanfaatan Ruang (P2R).

3. Insentif dan Disinsentif

Meski aturan tentang pemberian insentif dan disinsentif sudah diamanatkan dalam Peraturan Daerah RTRW, tetapi pada kenyataannya aturan ini belum sepenuhnya ada di setiap kabupaten atau kota yang ada di bawah wilayah tersebut.

Namun, jika berpedoman dengan Rencana Tata Ruang yang ada, pemberian insentif dan disinsetif ini tetap perlu ada dan dikembangkan sebagai salah satu metode dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Secara umum, pemberian insentif dan disinsetif dapat melalui dua bentuk, yaitu bentuk fiskal dan bentuk nonfiskal.

FiskalNonfiskal
InsentifKeringanan pajak, keringanan retribusiPemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, urun saham, pembangunan, serta pengadaan infrastruktur
DisinsentifPengenaan budget yang tinggi bagi peruntukan bangunan yang tidak sesuai dengan rencanaPembatasan penyedian infrastruktur, pengenaan kompensasi, persyaratan khusus dalam perizinan, dan penalti

4. Pemberlakuan Sanksi

Pemberlakukan sanksi diberikan kepada pelaku yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dan juga kepada pemerintah berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Berdasarkan bentuknya, sanksi yang diberikan dapat berbentuk sanki administratif dan sanksi pidana.

Baca juga: Persyaratan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Industri

Referensi

  • Sugiarto, A. (2017). Implementasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Sanksi Administratif dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik. 5 (1), pp. 41-60
  • Umar, Feki P, et al. (2016). Perubahan Fungsi Pemanfaatan Ruang di Kelurahan Mogolaing Kota Kotamobagu. Jurnal Spasial: Perencanaan Wilayah dan Kota.
  • Undang Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *