Pengembangan Pariwisata di Daerah Tertinggal

konsultan pengembangan wisata

Saat membahas pembangunan kepariwisataan Indonesia, acuan yang digunakan untuk mendalami arah pengembangan pariwisata adalah Undang-Undang RI No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Adapun dalam pelaksanaannya, dasar hukum pariwisata kita telah mengamanatkan bahwa pembangunan kepariwisataan harus terselenggara berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (RIPPAR), yang terdiri dari RIPPAR Nasional, RIPPAR Provinsi, dan RIPPAR Kabupaten/kota.

Continue reading