Panduan Pelaksanaan Protokol CHSE bagi Destinasi Wisata

Protokol CHSE bagi destinasi wisata

Pada 2019, UNWTO atau Organisasi Pariwisata Dunia merilis laporan mengenai statistik edisi perkembangan kedatangan wisatawan internasional secara global tahun 2018. Dalam laporan ini, disebutkan bahwa terdapat 1,4 miliar kedatangan. Angka ini tumbuh 6% dari tahun 2017.

Di sisi lain, perkembangan kedatangan wisatawan internasional tersebut tentunya melebihi perkiraan jangka panjang UNWTO pada tahun 2010 yang sempat memprediksi bahwa angka 1,4 miliar baru akan tercapai di tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa perjalanan wisata menjadi hal yang tak bisa lepas dari aktivitas manusia. Di sisi lain, perkembangan kedatangan wisatawan internasional menandakan bahwa sektor pariwisata memiliki performa yang sangat menjanjikan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan.

Kondisi serupa juga dilaporkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mencatat bahwa capaian sektor pariwisata nasional pada periode 2015 hingga 2019 mengalami pertumbuhan secara konsisten dan signifikan. Capaian kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) nasional juga terus meningkat sehingga pariwisata sebagai leading sector penyumbang devisa setelah industri sawit.

Namun di tahun 2020, berawal dari kejadian ketika Tiongkok melaporkan sebuah penyakit yang diduga berasal dari Huanan Seafood Wholesale Market di Wuhan. Virus baru yang bernama Corona Virus Disease 2019 atau COVID-19 ini menyebar dengan cepat dan membuat negara-negara yang terdampak memberlakukan lockdown atau penutupan sementara dari luar, termasuk juga menutup pintu kedatangan wisatawan.

Permasalahan inilah yang kemudian melatarbelakangi Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO) menyatakan bahwa sektor pariwisata harus berkomitmen untuk memprioritaskan serta mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat dunia, terlebih saat vaksin COVID-19 belum ditemukan. UNWTO juga telah memprediksi bahwa jumlah turis internasional akan mengalami penurunan yang luar biasa, yaitu antara 20% hingga 30% sepanjang tahun 2020. Hal ini tentunya juga memberi dampak terhadap potensi kerugian yang ditaksir mencapai 300 hingga 400 miliar USD.

Dari munculnya kasus COVID-19 ini, banyak masyarakat yang terdampak. Selain kehilangan nyawa, banyak masyarakat yang juga kehilangan mata pencaharian dan pendapatannya. Bahkan banyak perusahaan yang ikut gulung tikar. Akibatnya, banyak masyarakat yang dirumahkan sehingga berdampak pada naiknya angka pengangguran.

Bagi Indonesia, sektor pariwisata jelas mendapat pukulan telak, khususnya di kuartal pertama tahun 2020. Kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di sejumlah wilayah, larangan mudik pada hari raya, serta pembatasan aktivitas menjadi faktor pendorong utama penurunan kinerja pariwisata di Indonesia. Geliat pariwisata yang menurun secara drastis pada triwulan II tahun 2020 juga memberi dampak terhadap pertumbuhan industri pada beberapa lapangan usaha, seperti misalnya penyediaan akomodasi dan makanan minuman, UMKM, serta transportasi dan perdagangan. Ekonomi pariwisata pun akhirnya lumpuh total.

Pemerintah pun telah banyak meluncurkan program bantuan, mulai dari Kartu Prakerja, BLT dana desa, keringanan biaya listrik, BLT usaha mikro kecil, BIP (Bantuan Insentif Pemerintah), pelatihan dan pengkaryaan daring, pembuatan virtual tour, hingga penyusunan dan sosialisasi protokol Adaptasi Kebiasaan Baru yang kemudian dikenal dengan CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environment).

Protokol ini juga mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020, serta panduan yang telah ditetapkan oleh WHO (World Health Organization) maupun WTTC (World Travel & Tourism Council) dalam rangka pencegahan dan penanganan COVID-19. Adapun tujuan diterbitkannya protokol CHSE bagi destinasi wisata ini adalah untuk meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum agar tidak muncul episenter/kluster baru selama masa pandemi.

Protokol CHSE bagi destinasi wisata

Jika pada artikel sebelumnya kami telah menjelaskan mengenai bagaimana penerapan protokol kesehatan destinasi wisata selama masa pandemi COVID-19, artikel kali ini akan lebih spesifik membahas bagaimana panduan protokol CHSE atau Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, serta Kelestarian Lingkungan yang disusun Kemenparekraf ini dapat dijalankan oleh pengelola destinasi wisata.

Namun perlu kami sampaikan lagi, bahwa inti dari penerapan protokol CHSE bagi destinasi wisata ini bukan saja untuk mengurangi risiko penyebaran COVID-19 saja. Melainkan juga untuk menata ulang destinasi wisata agar dapat bertransformasi menuju detinasi yang lebih baik lagi dengan mengutamakan aspek keberlanjutannya.

Terlebih lagi beberapa ahli telah sepakat, bahwa perjalanan wisata pascapandemi COVID-19 akan mengalami banyak perubahan. Tren atau demand dari quality tourism akan bertambah seiring dengan meningkatnya kepedulian wisatawan terhadap isu-isu kesehatan, keselamatan, maupun keberlanjutan lingkungan. Dengan begitu, mau tidak mau, dalam waktu yang sangat cepat dan penuh tantangan, destinasi wisata harus menangkap momentum ini.  

Baca juga: Pariwisata Indonesia Pascapandemi COVID-19

Bagaimana arahan dan pedoman protokol CHSE bagi destinasi wisata? Berikut penjelasannya!

Kebersihan

  1. Baik pengelola maupun wisatawan diharuskan mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun, atau menggunakan hand sanitizer sebelum melakukan aktivitas wisata;
  2. Pengelola destinasi wisata harus memastikan ketersediaan sarana cuci tangan dengan air yang mengalir;
  3. Pengelola destinasi wisata harus melakukan pembersihan ruang dan barang publik yang sering disentuh pengunjung secara rutin dengan cara menyemprotkan disinfektan/cairan pembersih lain yang aman dan sesuai; dan
  4. Pengelola destinasi wisata harus memastikan ketersediaan toilet dan tempat sampah yang bersih.

Kesehatan

  1. Pengelola destinasi wisata harus melakukan pembatasan kunjungan wisatawan agar dapat menghindari kontak fisik, melakukan pengaturan jarak aman, serta mencegah kerumunan;
  2. Baik pengelola maupun wisatawan diimbau untuk tidak menyentuh bagian wajah, terutama pada mata, hidung, dan mulut;
  3. Pemeriksaan suhu tubuh sebelum memasuki kawasan destinasi wisata;
  4. Mengenakan APD (Alat Pelindung Diri) yang diperlukan dan sesuai dengan standar kesehatan;
  5. Pengelola destinasi wisata harus menjamin pengelolaan makanan minuman telah bersih dan higienis;
  6. Pengelola destinasi wisata harus menyediakan peralatan dan perlengkapan kesehatan yang sesuai standar;
  7. Pengelola destinasi wisata harus memastikan sirkulasi udara pada ruang publik maupun ruang tertutup dapat bekerja secara baik; dan
  8. Pengelola destinasi wisata harus memiliki sistem mitigasi maupun penanganan cepat bagi pengunjung maupun pengelola dengan gangguan kesehatan ketika beraktivitas di lokasi destinasi wisata.

Keselamatan

  1. Terdapat prosedur dan pelatihan secara rutin mengenai mitigasi bencana maupun proses evakuasi diri;
  2. Tersedianya alat pemadam kebakaran atau APAR (Alat Pemadam Api Ringan) di lokasi wisata;
  3. Tersedianya titik kumpul dan jalur evakuasi;
  4. Pengelola destinasi wisata harus memastikan alat elektronik dalam kondisi mati ketika meninggalkan ruangan;
  5. Pengelola destinasi wisata harus menyediakan media dan mekanisme komunikasi kondisi darurat, seperti nomor telepon penting dan alat transportasi darurat;
  6. Tersedianya kotak P3K beserta isinya yang ditempatkan pada lokasi yang mudah terlihat dan dijangkau. Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: PER.15/MEN/VIII/2008 tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di Tempat Kerja, adapun isi dari kota kotak P3K adalah sebagai berikut:
    • Kasa steril terbungkus
    • Perban (lebar 5 cm)
    • Perban (lebar 10 cm)
    • Plester (lebar 1,25 cm)
    • Plester cepat
    • Kapas (25 gram)
    • Kain segitiga/mittela
    • Gunting
    • Peniti
    • Sarung tangan sekali pakai
    • Masker
    • Pinset
    • Lampu senter
    • Gelas untuk cuci mata
    • Kantong plastik bersih
    • Aquades (100 ml lar.Saline)
    • Povidon lodin (60 ml)
    • Alkohol 70%
    • Buku panduan P3K

Kelestarian lingkungan

  1. Penggunaan perlengkapan dan bahan yang ramah lingkungan;
  2. Pemanfaatan air maupun sumber energi secara efisien dan sehat dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem;
  3. Pengelolaan dan pengolahan sampah beserta limbah cair yang dilakukan secara benar, sehat, dan ramah lingkungan;
  4. Memastikan lingkungan destinasi asri dan nyaman, baik secara alami maupun dengan rekayasa teknis; dan
  5. Memantau dan mengevaluasi secara rutin terkait penerapan panduan dan SOP pelaksanaan protokol CHSE di destinasi wisata (kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan).
Protokol CHSE bagi destinasi wisata

Baca juga: Upaya Pembangunan Pariwisata yang Berkelanjutan

Sekali lagi perlu diingat, penyusunan protokol CHSE bagi destinasi wisata ini bukan saja untuk mencegah penyebaran COVID-19. Namun, untuk memperbaiki kualitas destinasi wisata yang selama ini tidak menempatkan keberlanjutan lingkungan sebagai prioritas utama. Bagi daerah-daerah yang sadar bahwa pariwisata adalah penggerak ekonomi, tentunya akan mempersiapkan segala hal untuk menyambut wajah baru pariwisata yang lebih berkualitas.

Di samping itu, pengelola destinasi wisata bersama industri tentunya menjadi garda terdepan pariwisata Indonesia dalam menerapkan protokol CHSE. Sementara pemerintah, memiliki peran penting untuk memastikan destinasi wisata supaya siap dan aman dikunjungi. Dengan begitu, perlu adanya edukasi untuk mempersiapkan SDM pariwisata agar dapat mewujudkan destinasi wisata yang kondusif dan berkelanjutan.  

Referensi:

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *