Manajemen Pengelolaan yang Berkelanjutan Bagi Destinasi Wisata

Manajemen Berkelanjutan Bagi Destinasi Wisata

Barangkali di antara kita sudah memahami apa itu pariwisata berkelanjutan. Konsep yang mengenalkan pembangunan terhadap keseimbangan lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi, atau dalam definisi lain keseimbangan people, planet, dan profit. Definisi yang sangat menarik, tetapi faktanya sampai saat ini sangat minim dipraktikkan di lapangan.

Sektor pariwisata adalah bisnis yang kompleks. Terdapat banyak organisasi yang bekerja secara mandiri. Bukan saja masalah destinasi, melainkan juga bisnis lain seperti hotel, restoran, operator tur, dan lainnya. Di saat industri ini tumbuh, masalah baru seperti overtourism muncul. Tanpa disadari, terjadi tidak keseimbangan antara lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi.

Sementara itu, pada Desember 2019, Global Sustainable Tourism Council (GSTC) telah merilis kriteria GSTC v2.0 bagi destinasi wisata. Adapun kriteria pengelolaan pariwisata berkelanjutan terbagi menjadi empat bagian, di antaranya adalah manajemen berkelanjutan (sustainable management), keberlanjutan sosial ekonomi (socio-economic sustainability), keberlanjutan budaya (cultural sustainability), dan keberlanjutan lingkungan (environmental sustainability).

Manajemen berkelanjutan (sustainable management) di destinasi wisata

UNWTO mendefinisikan destinasi sebagai “a physical space with or without administrative and/or analytical boundaries in which a visitor can spend an overnight. It is the cluster (co-location) of products and services, and of activities and experiences along the tourism value chain and a basic unit of analysis of tourism. A destination incorporates various stakeholders and can network to form larger destinations”.

Melalui artikel ini, secara lebih spesifik akan kami jelaskan bagaimana manajemen pengelolaan yang berkelanjutan dapat diterapkan di destinasi wisata. Berikut penjelasannya!

1. Terdapat struktur/kerangka manajemen

Pariwisata berkelanjutan mengatur destinasi wisata wajib memiliki organisasi, departemen, kelompok, atau komite yang secara resmi dibentuk dan dibuktikan dengan adanya bukti pengesahan dari organisasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan pariwisata berkelanjutan.

Destinasi juga diharapkan telah mengidentifikasi, melakukan penilaian terhadap aset pariwisata, dan mempertimbangkan masalah dan risiko terhadap aspek sosial-ekonomi, budaya, dan lingkungan. Selain mengidentifikasi, destinasi diwajibkan untuk menyusun strategi atau rencana program, baik jangka pendek maupun jangka panjang yang telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan. Setiap program dari strategi yang telah dijalankan juga harus dipantau dan dilaporkan secara berkala kepada publik.

2. Adanya keterlibatan pemangku kepentingan  

Salah satu elemen yang tidak boleh diabaikan aspirasinya adalah masyarakat lokal. Dalam hal ini, destinasi berkewajiban untuk menggali aspirasi dari masyarakat lokal berkaitan dengan pengelolaan pariwisata. Destinasi juga harus memiliki program atau sistem untuk meningkatkan pemahaman masyarakat lokal terhadap peluang dan tantangan pariwisata berkelanjutan.

Keterlibatan dan umpan balik wisatawan juga sangat penting dalam manajemen pengelolaan pariwisata berkelanjutan. Untuk itu, destinasi diharuskan memiliki sistem yang dapat memantau dan melaporkan kepuasan pengunjung berdasarkan pengalaman mereka. Jika diperlukan, destinasi dapat mengambil tindakan atas tanggapan atau respon yang disampaikan oleh pengunjung.

Dalam penyampaian informasi dan melakukan promosi pun demikian. Materi informasi mengenai produk dan layanan harus didesain dan disampaikan mengikuti nilai maupun pendekatan pariwisata berkelanjutan.

Manajemen Berkelanjutan Bagi Destinasi Wisata
Wisatawan menikmati cahaya yang masuk pada Gua Jomblang, Gunungkidul, DIY

3. Memperhatikan daya dukung lingkungan dan batas perubahan

Dalam pengelolaan destinasi, sangat penting untuk memperhatikan volume dan aktivitas wisatawan. Untuk itu, destinasi diwajibkan memiliki sistem manajemen pengunjung yang ditinjau secara berkala, baik itu mengenai batasan (jumlah) wisatawan, jalur interpretasi, waktu kunjungan, dan lainnya.

Selain itu, destinasi diharuskan memiliki pedoman dalam perencanaan yang dapat dituangkan dalam bentuk peraturan dan/atau kebijakan mengenai pengelolaan maupun pembangunan. Dengan begitu, sebelum pembangunan dilakukan, dibutuhkan proses awal berupa kajian/studi kelayakan yang memuat pandangan atau penilaian terhadap dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya yang mengintegrasikan tata guna lahan, desain, maupun konstruksi.

Selain mengontrol volume kunjungan, destinasi wisata diharuskan memiliki sistem manajemen risiko atau mitigasi bencana terhadap perubahan iklim, termasuk bencana alam, terorisme, kesehatan, dan lainnya. Untuk itu, dibutuhkan peraturan, pedoman, dan sistem zonasi yang mengatur pengembangan pariwisata dan telah mengakomodasi seluruh identifikasi terhadap risiko bencana.

Selain 3 (tiga) pedoman yang telah disebutkan di atas, destinasi diharuskan memiliki program untuk mendorong penerapan pariwisata berkelanjutan. Misalnya:

  • Mendukung, memfasilitasi, serta menghubungkan antara bisnis lokal (dikelola oleh masyarakat lokal) dengan wisatawan
  • Menginformasikan, mendidik, serta melatih masyarakat lokal berkaitan tentang pengelolaan/manajemen industri pariwisata. Misalnya seperti pelayanan prima atau hospitality, storytelling, teknik kepemanduan, dan lainnya
  • Menginformasikan kepada pengunjung tentang praktik keberlanjutan dan masalah yang relevan terhadap keberlanjutan pariwisata
  • Menyusun program mitigasi atau tanggap bencana, termasuk juga protokol komunikasi dan pelatihan bagi pemangku kepentingan, penduduk lokal, dan pengunjung/wisawatan

Baca juga: Membangun Pariwisata Bersama Masyarakat

Pekerjaan yang harus diselesaikan

Pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism) bukanlah jargon yang harus menjadi beban bagi setiap pemangku kepentingan karena inti dari konsep tersebut merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan manfaat serta mengurangi dampak negatif dari pembangunan pariwisata. Untuk itu, keberlanjutan harus diterapkan di dalam sistem pengelolaan dan setiap organ dalam destinasi wisata.

Dengan diterapkannya pedoman manajemen pengelolaan berkelanjutan (sustainable management) yang telah disebutkan di atas, diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata untuk keberlanjutan sosial-ekonomi, budaya, dan lingkungan di destinasi wisata.

Referensi:

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *