Cara Mengajukan Permohonan SLF melalui SIMBG

Cara Mengajukan Permohonan SLF Melalui SIMBG

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menyederhanakan proses perizinan pemanfaatan bangunan gedung, pemerintah telah menerbitkan kebijakan penyelenggaraan IMB maupun SLF (Sertifikat Laik Fungsi) secara elektronik. Kebijakan ini kemudian diwujudkan ke dalam sistem online di daerah melalui program SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung). Melalui artikel ini, kami akan membahas proses pengajuan SLF melalui SIMBG.

Kebijakan baru ini ditujukan guna memenuhi persyaratan penyelenggaraan bangunan gedung, khususnya dalam memenuhi persyaratan teknis untuk menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Reformasi proses perizinan ini tentunya juga sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2007 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Apa yang dimaksud SIMBG?

Dalam hal ini, SIMBG menjadi alat yang digunakan untuk membantu masyarakat dalam menerbitkan IMB (Izin Mendirikan Bangunan), menerbitkan SLF (Sertifikat Laik Fungsi), SBKBG (Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung), RTB (Rencana Teknis Pembongkaran), maupun pendataan bangunan gedung.

Mengingat fungsi SIMBG di atas, dapat dikatakan bahwa sistem elektronik ini merupakan sistem berbasis online yang ditujukan untuk mendukung pelayanan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

Di luar itu, SIMBG juga telah didesain dengan maksud untuk mempermudah tugas pemerintah daerah maupun masyarakat yang ingin memanfaatkan dan menggunakan bangunan gedung baru maupun yang telah ada (eksisting).

Kemudahan ini di antaranya adalah sebagai berikut:

  1. Kemudahan koordinasi antar instansi, baik itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai penghubung utama antara pemilik usaha dan pemerintah, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, hingga tingkat kecamatan;
  2. Kemudahan penugasan TABG (Tim Ahli Bangunan Gedung) dan tim teknis;
  3. Kemudahan dalam penyelenggaraan layanan yang sesuai standar operasional baik itu waktu layanan, perhitungan retribusi, notifikasi, penjadwalan sidang, dan lainnya;
  4. Kemudahan pelaksanaan pengawasan terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada masyarakat;
  5. Kemudahan masyarakat dalam melihat status perkembangan permohonan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) maupun penerbitan SLF (Sertifikat Laik Fungsi); dan
  6. Kemudahan masyarakat dalam pemilihan jadwal sidang saat pemeriksaan dokumen rencana teknis.

SLF (Sertifikat Laik Fungsi) sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan di atas dapat diterbitkan jika bangunan gedung telah memenuhi syarat administratif dan teknis berdasarkan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung oleh konsultan SLF, pengkaji teknis, atau profesi ahli bangunan gedung bersertifikat.

Pada intinya, SLF (Sertifikat Laik Fungsi) ini harus dimiliki pemilik/pengguna bangunan gedung sebelum pemanfaatannya. Sementara masa berlaku sertifikat ini adalah 5 tahun untuk bangunan umum dan 20 tahun untuk bangunan tempat tinggal.

Adapun fungsi dan tujuan diterbitkannya SLF (Sertifikat Laik Fungsi) bangunan gedung adalah sebagai berikut:

  1. SLF menjadi persyaratan untuk dapat dilakukannya pemanfaatan bangunan gedung; dan
  2. SLF diberikan kepada bangunan gedung yang telah selesai dibangun serta memenuhi persyaratan keandalan bangunan gedung dan sesuai dengan izin yang diberikan.

Sementara yang dimaksud dengan pengkaji teknis adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang mempunyai sertifikat kompetensi kerja kualifikasi ahli atau sertifikat badan usaha untuk melaksanakan pengkajian teknis atas kelaikan fungsi dari bangunan gedung.

Namun, perlu diketahui juga bahwa pengkaji teknis perseorangan hanya dapat menyelenggarakan jasa pengkajian teknis bangunan gedung yang memiliki risiko kecil, berteknologi sederhana, dan berbiaya kecil.

Baca juga : Siapa yang Berhak Melakukan Kajian Teknis Untuk SLF?

Dalam PERMEN PUPR Nomor 11/PRT/M/2018, disebutkan bahwa pengkaji teknis dapat berperan dan berfungsi dalam melakukan beberapa tugas di bawah ini:

  1. Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung eksisting untuk penerbitan SLF pertama kali;
  2. Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung untuk perpanjangan SLF;
  3. Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung pada masa pemanfaatan bangunan gedung;
  4. Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung pascabencana; dan
  5. Pemeriksaan berkala bangunan gedung.

Jika Anda berencana melakukan penilaian terhadap keandalan bangunan gedung dan menerbitkan SLF melalui jasa pengkaji teknis terpercaya, menggunakan jasa PT Eticon Rekaya Teknik adalah pilihan yang tepat.

PT Eticon Rekayasa Teknik merupakan perusahaan penyedia jasa konsultan SLF profesional yang beranggotakan tim ahli bersertifikasi resmi di LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi) pada asosiasi bergengsi seperti IAI (Ikatan Arsitek Indonesia), PPI (Persatuan Insinyur Indonesia), dan INKINDO (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia) yang memiliki keseriusan dalam bidang kajian teknis bangunan gedung.

Manfaat Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
Selain harus mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), setiap bangunan gedung diharuskan untuk memiliki SLF

Landasan hukum penyelenggaraan bangunan gedung dan SIMBG

Adapun dasar hukum pelaksanaan percepatan pelayanan perizinan terkait bangunan gedung baik yang difungsikan sebagai rumah tinggal maupun non rumah tinggal adalah sebagai berikut:

  1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  5. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
  6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
  7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
  8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
  9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2018 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis, dan Penilik Bangunan;
  10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Tata alur pengajuan SLF melalui SIMBG

Jika dibandingkan dengan pengajuan SLF secara manual, SIMBG memungkinkan semua proses yang Anda lalui dapat terekam dan teradminstrasi dengan baik sehingga dapat dikontrol secara mudah pada setiap tahapan progresnya.

Lantas, bagaimana tata cara pendaftaran permohonan SLF (Sertifikat Laik Fungsi) melalui SIMBG? Berikut penjelasan singkatnya!

Pertama, proses pengajuan permohonan SLF (Sertifikat Laik Fungsi) dapat dilakukan secara online melalui situs simbg.pu.go.id.

Cara pengajuan SLF

Kedua, pada dashboard kelengkapan profil akun, Anda akan diarahkan untuk mengisi formulir. Data ini harus diisi lengkap dan benar oleh pemilik bangunan gedung.

Cara pengajuan SLF

Ketiga, pada formulir permohonan SLF (Sertifikat Laik Fungsi), terdapat kolom tipe layanan SLF dengan pilihan ‘memiliki IMB’ dan ‘tidak memiliki IMB’.

Jika Anda telah memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha), maka pilih menu ‘memiliki NIB’ pada kolom layanan tipe layanan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Masukkan nomor NIB Anda dan data secara otomatis akan terintegrasi dengan OSS (Online Single Submission). Pilih salah satu fungsi bangunan gedung melalui kolom ‘Fungsi Bangunan Gedung’.

Cara pengajuan SLF
Cara pengajuan SLF

Keempat, Anda akan diarahkan menuju laman data pengajuan SLF. Unggah semua data kelengkapan persyaratan SLF yang diminta oleh sistem dan periksa kembali data yang telah Anda unggah sebelum menyimpannya.

Kelima, permohonan SLF selanjutnya akan diproses secara otomatis. Anda pun dapat mengetahui status permohonan pada dashboard website SIMBG. Jika pada kolom status permohonan terdapat keterangan status ‘Memperbaiki Persyaratan’, Anda diminta untuk memperbaiki berkas yang salah.

Keenam, setelah data perbaikan diajukan, pastikan bahwa status permohonan SLF (Sertifikat Laik Fungsi) tertulis bahwa Dinas Perizinan sedang melakukan verifikasi ulang data perbaikan. Setelah status permohonan berubah keterangan menjadi ‘Penyerahan SLF oleh Dinas Perizinan’, maka Anda diminta datang ke Dinas Perizinan untuk menerima penyerahan SLF.

Bagaimana? Apakah Anda telah memahami proses pengajuan SLF melalui SIMBG?

Baca juga : Cara Menggunakan Sistem OSS Untuk Perizinan Usaha

Persyaratan SLF Bangunan Gedung

Bagi Anda yang telah memiliki IMB dan ingin mengajukan permohonan SLF Bangunan Gedung yang difungsikan untuk kegiatan usaha/pabrik, terdapat beberapa persayaratan SLF yang harus dipersiapkan, di antaranya adalah persyaratan administrasi dan teknis.

persyaratan administrasi dan teknis
Menilai keandalan bangunan gedung ditujukan untuk menjamin aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, maupun kemudahan bangunan gedung sehingga aktivitas pekerjaan manusia di dalamnya dapat terjamin keselamatannya.

Adapun persyaratan administrasi dan teknis dalam pengajuan SLF (Sertifikat Laik Fungsi) bangunan gedung adalah sebagai berikut:

  1. Identitas KTP pemilik bangunan gedung;
  2. Surat kuasa dari pemilik bangunan gedung apabila pemohon bukan pemilik bangunan gedung;
  3. Laporan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung, yang berupa daftar simak pemeriksaan kelaikan fungsi dari penyedia jasa dan surat pernyataan kelaikan fungsi bangunan gedung dari penyedia jasa;
  4. SK IMB terakhir beserta lampiran rencana teknis bangunan gedung, di antaranya:
    • Rencana teknis arsitektur bangunan gedung
    • Rencana teknis struktur bangunan gedung
    • Rencana teknis utilitas bangunan gedung
  5. Gambar terbangun/ As-Built Drawing;
  6. Manual pengoperasian, pemeliharaan, perawatan peralatan dan perlengkapan bangunan gedung;
  7. Rekomendasi teknis dari perangkat daerah terkait.

Perlu diketahui, bahwa persyaratan di atas merupakan persyaratan umum permohonan SLF bangunan gedung untuk fungsi usaha/pabrik. Setiap daerah tentunya memiliki kebijakan yang berbeda terkait persyaratan yang harus dilampirkan. Untuk itu, usahakan mendatangi/meminta informasi persyaratan pengajuan SLF di masing-masing domisili.

Jika Anda merasa kesulitan dalam mengajukan permohonan SLF di daerah Anda, gunakanlah jasa konsultan SLF PT Eticon Rekayasa Teknik. Jasa yang kami tawarkan termasuk juga proses uji keandalan bangunan gedung yang selanjutnya dirangkum ke dalam daftar simak pemeriksaan kelaikan bangunan gedung.

Baca juga : Kelengkapan Persyaratan SLF

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *