Sinergi Greenship dan Sertifikat Laik Fungsi

Bangunan gedung Hijau atau greenship

Sertifikat Laik Fungsi atau disingkat SLF adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota (kecuali untuk bangunan khusus oleh pemerintah pusat), mengenai kelaikan sebuah bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis. Disebut “laik” alih-alih “layak” adalah karena kata laik -meskipun memiliki definisi yang sama dengan “layak” yaitu “pantas/patut”- adalah karena kata “laik” menuntut bahwa kepantasan dan kepatutan tadi memenuhi persyaratan dan/atau peraturan tertentu. Dengan kata lain, bangunan gedung bisa disebut “laik fungsi” apabila telah memenuhi parameter atau tolok ukur yang telah ditetapkan dalam penilaian “laik”.

Spirit atau semangat yang ingin diusung oleh SLF adalah memastikan setiap bangunan gedung yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan persyaratan dan/atau peraturan yang ada agar dapat dipertanggungjawabkan pemilik bangunan dan pantas digunakan atau difungsikan oleh pengguna (user) secara nyaman dan humanis, mengingat 90%[1] waktu hidup manusia dihabiskan dalam sebuah bangunan gedung, baik itu di tempat tinggal, tempat belajar, tempat bekerja, maupun segala aktivitas lainnya

Selain SLF, sertifikat yang ada terkait bangunan gedung adalah Sertifikasi Bangunan Hijau (Green Building) oleh Lembaga Konsil Bangunan Hijau Indonesia atau Green Building Council Indonesia (GBCI) dengan parameter penilaian atau perangkat untuk menilai peringkat bangunan terhadap pencapaian konsep Bangunan Gedung Hijau (Green Building) atau bangunan ramah lingkungan yang disebut Greenship.

Bangunan Hijau merupakan perwujudan paradigma pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dalam bidang bangunan gedung. Sustainable Development memiliki definisi pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini dengan prioritas kepada kaum miskin dunia (pengentasan kemiskinan) tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk hidup layak dan memenuhi kebutuhannya. Dengan kata lain: keadilan antar generasi[2].

Bangunan Gedung “Hijau” atau bangunan ramah lingkungan perlu mendapat porsi besar pada pembangunan berkelanjutan karena bangunan gedung menyumbang dampak negatif besar terhadap lingkungan, yaitu menghasilkan 39%[3] dari total emisi gas rumah kaca (greenhouse gas) yang menyebabkan radiasi panas matahari terperangkap dalam atmosfer bumi yang kemudian menghasilkan efek berantai pemanasan global – perubahan iklim – kenaikan air laut yang disebabkan oleh mencairnya es bumi – kekacauan pada tatanan ekosistem.

Bangunan Gedung Hijau juga memiliki peranan dalam pengurangan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja baru green job (jenis pekerjaan yang mendukung pelestarian lingkungan), memastikan kesesuaian penggunaan lahan, menciptakan manusia dan lingkungan yang sehat melalui penyediaan material bangunan yang bebas racun (non-toxic) serta menjaga kualitas udara di dalam ruangan, penyediaan air melalui penggunaan sumber air alternatif, mendorong penyediaan energi bersih, pembuatan kota dan komunitas berkelanjutan, mendorong pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, serta berperan dalam penurunan emisi dan menangani perubahan iklim.

Kata kunci untuk bangunan gedung hijau adalah performa. Performa yang dibangun sejak bangunan direncanakan hingga masa pakai bangunan habis (predesigndesignpost design). Dengan performa yang baik dan sesuai dengan berbagai aspek, yaitu (1) tingkat efisiensi yang tinggi baik dari segi penggunaan energi dan air, (2) material dengan jejak karbon yang minimum, (3) menjaga kesehatan penghuni di dalamnya, dan (4) memiliki pengelolaan lingkungan yang baik,  maka suatu bangunan dapat dikategorikan sebagai bangunan gedung hijau

Sementara itu, dalam pasal 22 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Hijau ternyata juga mengatur Sertifikasi Bangunan Hijau (yang sama halnya dengan SLF), yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota (kecuali untuk bangunan fungsi khusus oleh pemerintah pusat).

Secara teori, Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Sertifikat Bangunan Hijau dari pemerintah maupun Greenship berjalan beriringan secara sinergi. Sertifikat Laik Fungsi merupakan syarat (prerequisite), baik dari Sertifikat Bangunan Hijau pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Hijau maupun Greenship.

Sementara dalam penilaian Sertifikat Laik Fungsi sesuai daftar simak penilaian (check list) yang ada pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) No 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, terdapat aspek pengendalian dampak lingkungan dan persyaratan peruntukan tata ruang. Secara prinsip, Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung maupun Sertifikasi Bangunan Hijau sama-sama mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UUBG).

Apabila sinergi yang sudah dijelaskan pada paragraf sebelumnya berjalan sesuai teori, maka akan dihasilkan bangunan-bangunan gedung di Indonesia yang ramah lingkungan dan pantas digunakan pengguna secara selamat, sehat, dan nyaman. Namun pada praktiknya, Sertifikasi Bangunan Hijau oleh pemerintah tidak banyak diterapkan oleh pemerintah kabupaten/kota, sementara Greenship yang merupakan produk dari NGO nirlaba Green Building Council Indonesia saat ini lebih bersifat kesadaran atau movement dibandingkan kewajiban atau mandat.

Di sisi lain, praktik penilaian SLF baru menyentuh aspek administratif seperti verifikasi dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL), verifikasi izin pengolahan limbah dan B3, dan aspek teknis yang terbatas pada kualitas udara dan air, serta pengukuran thermal comfort dalam ruangan. Persyaratan peruntukan tata ruang yang berkaitan dengan Appropriate Site Development juga belum dinilai secara optimal dalam SLF karena sifat SLF adalah verifikasi dari dokumen IMB (Izin Mendirikan Bangunan).

Baca juga: IMB dan SLF pada Bangunan Gedung, Apa Bedanya?

Apabila dokumen IMB telah terbit dan disahkan oleh pemerintah daerah, selanjutnya penilaian SLF akan menganggap bahwa persyaratan peruntukan tata ruang terpenuhi, karena bukankah secara teori IMB dapat terbit apabila lokasi bangunan telah sesuai dengan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang)? Sehingga kajian lebih lanjut terhadap bangunan gedung ber-IMB yang diindikasi melanggar persyaratan peruntukan tata ruang biasanya akan dihindari oleh pemerintah daerah terkait. Tingkat perhatian terhadap penilaian aspek lingkungan antara tim teknis pemerintah daerah kabupaten/kota yang satu juga akan berbeda dengan yang lainnya. Dengan kata lain, sinergi ini belum terwujud secara optimal.

Secara pribadi, kami dapat memberikan penilaian terhadap praktik Sertifikat Laik Fungsi dan kaitannya dengan Sertifikasi Bangunan Hijau karena kami berpraktik sebagai Pengkaji Teknis Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung di lapangan sesuai Permen PU No 11/PRT/M/2018 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis, dan Penilik Bangunan.

Dalam temuan kami di lapangan, pemohon Sertifikat Laik Fungsi kebanyakan mengajukan Bangunan Gedung dengan fungsi industri sehingga kami memandang bahwa sinergi Sertifikasi Bangunan Hijau dan/atau Greenship sangat strategis dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan bangunan gedung, mengingat bahwa industri merupakan penyumbang terbesar kerusakan lingkungan dari efek berantai dan saling berkaitan.

Laporan yang diterbitkan oleh United States Enviromental Protecteion Agency (2018), disebutkan bahwa industri tentunya berada dalam sebuah bangunan gedung dan menyumbang 39% emisi gas rumah kaca. Proses industri itu sendiri juga berkaitan dengan proses bahan mentah yang menyumbang 22% emisi gas rumah kaca. Selain itu, industri juga banyak menciptakan lapangan kerja yang kemudian meningkatkan kebutuhan transportasi yang menyumbang 28.2%  emisi gas rumah kaca.

Mau tidak mau, suka tidak suka, industrialisasi adalah keniscayaan. Secara global, industri sangat berkembang setelah Perang Dunia II. Di Indonesia sendiri, industri berkembang setelah tahun 1980-an. Industri sebagai penggerak ekonomi dan lingkungan seharusnya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Brundtland Commision pada 1987 mendorong konsep bahwa pembangunan (development)  yang selama itu berkaitan dengan agenda politik; pertumbuhan ekonomi dan “environment” yang saat itu didefinisikan hanya sebagai ruang hidup saja tidak berkaitan dengan faktor sosial; psikologis manusia, seharusnya menjadi pemahaman yang komprehensif dan holistik.

“…the “environment” is where we live; and “development” is what we all do in attempting to improve our lot within that abode. The two are inseparable.”[4]

Lingkungan adalah tempat kita hidup dan pembangunan adalah segala hal yang kita lakukan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup. Dua poin ini harus berkaitan satu sama lain dan tidak boleh dipisahkan.

Bangunan gedung Hijau atau greenship
Penerapan pembangkit listrik tenaga surya pada konsep ‘Green Building’

Pembangunan yang berkelanjutan (tidak merusak keseimbangan lingkungan, keadilan sosial dan ekonomi, pertumbuhan ekonomi) sama dengan keberlangsungan hidup umat manusia. Kerusakan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi, khususnya pengentasan kemiskinan telah menjadi permasalahan global dan menuntut peran serta seluruh pelaku ekonomi baik individu dan korporasi di samping pemerintah. Kedua hal ini juga telah menjadi agenda internasional yang masuk ke dalam Sustainable Development Goals (SDGs) PBB pada akhir Maret 2015.

Indonesia sebagai anggota masyarakat internasional yang turut berkomitmen dalam Sustainable Development Goals (SDGs) PBB memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan. Sektor industri yang notabene memiliki dampak negatif besar terhadap kerusakan lingkungan dan perubahan iklim saat ini menjadi anak emas dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Padahal sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat rentan terhadap bencana akibat perubahan iklim ini sendiri.

Pertumbuhan ekonomi pun masih belum menyelesaikan masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Salah satu sektor penting dalam rangka mengurangi ketimpangan pendapatan adalah sektor pertanian. Hal ini didasarkan atas keadaan alam Indonesia yang agraris. Data BPS (2014) juga menyebutkan bahwa sektor pertanian masih sebagai sektor penyerap tenaga kerja paling besar, yaitu 34,36%. Namun, sektor pertanian pada praktiknya harus mengalah kepada industri karena adanya perubahan fungsi lahan.

Melihat fakta di atas, sekali lagi kami menegaskan bahwa sinergi antara Sertifikat Laik Fungsi, Sertifikasi Bangunan Hijau, dan Greenship sangatlah strategis dan penting. Sertifikat Laik Fungsi yang saat ini menjadi mandat karena terkait perizinan berusaha (OSS) harus mengambil tempat sebagai penegak peraturan Bangunan Hijau dengan berkomitmen dalam menilai kesesuaian peruntukan lahan, mengkaji kesesuaian dokumen lingkungan dengan kondisi lapangan dan menempatkan aspek penilaian bangunan hijau (yaitu kesesuaian lahan, efisiensi energi, konservasi air, siklus material bangunan, kualitas udara dalam ruang, dan manajemen bangunan hijau terutama berkaitan dengan waste management).

Baca juga: Prinsip Desain dalam Arsitektur yang Wajib Diketahui

Di sisi lain, Sertifikasi Bangunan Hijau harus menjadi mandatory (kewajiban) bagi setiap bangunan gedung. Jika tidak, akan sulit mengharapkan Sertifikasi Bangunan Hijau diindahkan oleh pelaku usaha maupun masyarakat.

Berkaca pada Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang sudah diatur sejak 2007 melalui Permen PU 25/PRT/M/2007, tetapi baru dikenal dan diindahkan sejak 2008 saat SLF menjadi mandat pemenuhan komitmen Perizinan Berusaha secara Elektronik atau OSS. Selain itu, Greenship harus menjadi sertifikat yang mendapat pengakuan yang sama atau bahkan terintegrasi dengan Sertifikat Bangunan Gedung Hijau dari pemerintah. Sebagai lembaga di luar pemerintah, peran Greenship oleh Green Building Council Indonesia ini sangat penting untuk menjaga independensi dan integritas Sertifikasi Bangunan Gedung Hijau di Indonesia.


[1] Aditama, Y.T. 2002. Rumah Sakit dan Konsumen. Jakarta: PPFKM UI.
[2] Brundtland Commission. 1987. Our Common Future
[3] Otoritas Jasa Keuangan. 2015. Buku Panduan Pembiayaan Proyek Bangunan Gedung Hijau untuk Lembaga Jasa Keuangan
[4] Brundtland Commission. 1987. Our Common Future

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *