Persyaratan Penerbitan SLF (Sertifikat Laik Fungsi) di Kota Pontianak

SLF Pontianak

Sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Barat, Kota Khatulistiwa-Pontianak memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan lebih lanjut, baik dari sisi industri, kepariwisataan, maupun sumber daya manusianya. Mengingat peluang investasi yang sangat tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang diprediksi terus meningkat, maka dibutuhkan pengawasan yang ketat terhadap seluruh kegiatan pembangunan, utamanya yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi bangunan gedung.

Secara hukum, penertiban pembangunan bangunan gedung telah diatur melalui Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002. Peraturan ini diterbitkan untuk mengatur fungsi bangunan gedung, persyaratan, penyelenggaraan, termasuk juga hak dan kewajiban pemilik maupun pengguna bangunan gedung.

Adapun pembagian bangunan gedung menurut Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 berdasarkan fungsi usahanya adalah sebagai berikut:

  1. Bangunan perkantoran, di antaranya perkantoran pemerintah, perkantoran niaga, dan lainnya.
  2. Bangunan perdagangan, di antaranya pasar, pertokoan, pusat perbelanjaan, mal, dan lainnya.
  3. Bangunan perindustrian, di antaranya industri kecil, industri sedang, maupun industri besar/berat.
  4. Bangunan perhotelan, baik itu hotel berbintang maupun non bintang, motel, akomodasi penginapan, dan sejenisnya.
  5. Bangunan wisata dan rekreasi, baik itu tempat rekreasi, bioskop, dan sejenisnya.
  6. Bangunan terminal, di antaranya stasiun kereta, terminal bus, terminal udara, halte bus, pelabuhan laut, dan lainnya.
  7. Bangunan tempat penyimpanan seperti gudang, gedung tempat parkir, dan lainnya.

Dengan adanya penjelasan di atas, maka semua masyarakat, baik penyelenggara maupun pengguna bangunan gedung di setiap wilayah wajib memenuhi dan mematuhi seluruh ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang maupun yang berlaku.

Pemerintah Kota Pontianak sendiri telah menerbitkan peraturan mengenai bangunan gedung di Kota Pontianak. Jika dilihat melalui luasannya, bangunan di Kota Pontianak diklasifikasikan sebagai berikut:

  1. Bangunan gedung dengan luas kurang dari 100 m2
  2. Bangunan gedung dengan luas 100–250 m2
  3. Bangunan gedung dengan luas 251-500 m2
  4. Bangunan gedung dengan luas 501-1.000 m2
  5. Bangunan gedung dengan luas di atas 1.000 m2

Sebagaimana yang telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung di Kota Pontianak, pemanfaatan bangunan gedung hanya dapat dilakukan setelah pemilik bangunan gedung memperoleh Sertifikat Laik Fungsi (Pasal 53). Dengan dimilikinya Sertifikat Laik Fungsi, maka bangunan gedung yang difungsikan telah terjamin keandalannya sesuai persyaratan yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Persyaratan pengajuan SLF di Kota Pontianak

Adapun persyaratan administratif yang harus dipenuhi untuk pengajuan SLF (Sertifikat Laik Fungsi) di Kota Pontianak adalah sebagai berikut.

  1. Izin prinsip/izin lokasi
  2. Bukti kepemilikan atas tanah atau hak untuk menggunakan tanah atau bangunan gedung
  3. SK IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dilengkapi dengan gambar IMB yang telah disahkan
  4. Dokumen lingkungan
  5. Analisis Dampak Lalu Lintas
  6. Sertifikat Keselamatan kebakaran
  7. Sertifikat Laik Operasi Genset dan Tegangang Menengah Tegangan Rendah
  8. Pengesahan Pemakaian Peralatan/Utilitas dalam Bangunan (Pesawat Angkat Angkut, Bejana Tekan, dsb)
  9. Selain itu, pemohon juga harus memiliki dokumen perencanaan (gambar desain dan/atau shop drawing; hasil soil test) dan dokumen gambar terbangun (As Built Drawing). As Built Drawing atau gambar rekaman akhir merupakan gambar yang dibuat sesuai dengan kondisi terbangun di lapangan yang telah mengadopsi semua perubahan yang terjadi selama proses konstruksi. Artinya, setiap perubahan yang terjadi dan berbeda dari desain aslinya harus dibuatkan As Built Drawing dan diverifikasi oleh penyedia jasa konstruksi atau penyedia jasa konsultasi.

Baca juga: Perbedaan Shop Drawing dan As Built Drawing

Sementara jika mengikuti Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung, adapun persyaratan teknis yang akan diperiksa di antaranya adalah aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.

SLF Pontianak

Aspek keselamatan

Dalam hal ini, pengkaji teknis atau penyedia jasa SLF akan menilai bangunan gedung dalam hal kemampuannya untuk mendukung beban muatan (struktur bangunan gedung) serta kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya seperti kebakaran maupun petir.

Aspek kesehatan

Adapun persyaratan kesehatan bangunan gedung yang akan dinilai oleh pengkaji teknis atau penyedia jasa SLF di antaranya adalah persyaratan sistem penghawaan, pencahayaan, sanitasi, dan penggunaan bahan bangunan.

Aspek kenyamanan

Persyaratan kenyamanan bangunan gedung yang akan dinilai oleh pengkaji teknis atau penyedia jasa SLF Kota Pontianak meliputi kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang, kondisi dalam ruang, pandangan, maupun tingkat getaran dan tingkat kebisingan.

Aspek kemudahan

Persyaratan kemudahan bangunan gedung yang akan dinilai oleh pengkaji teknis atau penyedia jasa SLF meliputi kemudahan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung. Aspek ini juga mengatur tentang kelengkapan sarana dan prasarana dalam pemanfaatan bangunan gedung.

Dalam melakukan uji teknis/penilaian bangunan gedung, pengkaji teknis atau penyedia jasa SLF akan melihat kemampuan bangunan gedung dalam mendukung beban muatan serta kemampuan dalam mencegah dan menanggulangi risiko bahaya, seperti kebakaran, petir, angin, gempa bumi, maupun bencana lainnya.

Bagaimana jika pemilik atau pengguna bangunan gedung tidak memenuhi ketentuan kelaikan fungsi?

Berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, persyaratan, atau penyelenggaraan bangunan gedung, maka akan dikenakan sanksi administratif maupun pidana.

Adapun sanksi administratif sebagaimana diatur dalam pasal 45 di antaranya adalah sebagai berikut:

  1. Peringatan tertulis
  2. Pembatasan kegiatan pembangunan
  3. Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan
  4. Penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung
  5. Pembekuan izin mendirikan bangunan gedung
  6. Pencabutan izin mendirikan bangunan gedung
  7. Pembekuan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung
  8. Pencabutan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung, atau
  9. Perintah pembongkaran bangunan gedung

Sementara sanksi pidana yang akan ditanggung jika pemilik/pengguna tidak memenuhi ketentuan kelaikan fungsi bangunan gedung adalah ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak 10% dari nilai bangunan, jika kecelakaan bangunan gedung mengakibatkan kerugian harta benda orang lain; dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 20% dari nilai bangunan gedung, jika kecelakaan bangunan gedung mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.  

Baca juga: 4 Aspek Bangunan Gedung yang akan Diperiksa saat Pengajuan SLF

PT Eticon Rekayasa Teknik sebagai penyedia jasa SLF Kota Pontianak

Sebagai perusahaan penyedia jasa SLF yang profesional, PT Eticon Rekayasa Teknik memiliki tenaga profesional dengan berbagai latar belakang keilmuan yang dibutuhkan dalam uji teknis kelaikan bangunan gedung berbagai fungsi, seperti arsitektur, teknik sipil, utilitas bangunan, desain lanskap, mekanikal dan elektrikal (MEP), desain interior, manajemen HSE (health, safety, environment), maupun keilmuan lain.

Anggota PT Eticon Rekayasa Teknik juga merupakan arsitek dan insinyur bersertifikat dari berbagai asosiasi profesional seperti Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia (INTAKINDO), dan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) sehingga proses penilaian bangunan gedung yang Anda dapatkan akan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, PT Eticon Rekayasa Teknik telah menyelesaikan banyak pekerjaan penilaian uji teknis bangunan gedung guna penerbitan SLF (Sertifikat Laik Fungsi) di beberapa kawasan industri maupun kota-kota besar, seperti Kota Pontianak, Majalengka, Bekasi, Serang, Jakarta, Semarang, Sidoarjo, Batam, Sragen, Kendal, Klaten, maupun Yogyakarta.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *