Ruang Terbuka Hijau untuk Bangunan Gedung dan Industri

Ruang Terbuka Hijau

Kurang terpenuhi dan tidak adanya ruang terbuka dapat menyebabkan beberapa masalah, di antaranya adalah sebagai berikut:

  1. Polusi udara, baik debu maupun asap semakin meningkat;
  2. Suhu udara semakin panas;
  3. Tingkat kebisingan yang semakin parah; dan
  4. Air tanah semakin terkuras.

Melihat permasalahan tersebut, pemerintah perlu mengatur serta mewajibkan adanya Ruang Terbuka Hijau (RTH) bagi setiap industri yang terbangun di kawasan industri. Hal ini diperlukan untuk menyeimbangkan ekosistem lingkungan dan perkembangan pembangunan industri di era modern.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan area memanjang/jalur mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka dan tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alami maupun sengaja ditanam. Ruang Terbuka Hijau di sini dapat berupa taman buatan maupun lapangan hijau.

Manfaat Ruang Terbuka Hijau

Sebagaimana yang kita tahu, bahwa manusia membutuhkan kehadiran lingkungan hijau di tengah pembangunan yang cukup pesat belakangan ini.

Kehadiran lingkungan hijau ditujukan untuk menjaga kelestarian, keserasian, dan keseimbangan ekosistem. Namun secara umum, adapun tujuan pengadaan Ruang Terbuka Hijau di sebuah industri yang menempati kawasan industri adalah sebagai berikut:

  1. Mengatasi permasalahan tata ruang sekaligus mengendalikan dampak pembangunan terhadap lingkungan akibat aktivitas industri
  2. Pengendalian tata air dan sarana estetika di kawasan industri
  3. Sebagai area mitigasi/evakuasi ketika terjadi bencana, dan
  4. Area penciptaan iklim yang dapat mereduksi polusi kawasan industri.

Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa sebuah bangunan gedung maupun pabrik di kawasan industri juga membutuhkan perlindungan terhadap radiasi matahari dan angin keras. Untuk itu, langkah yang paling sederhana dan cukup terjangkau adalah dengan melakukan penanaman tumbuhan atau pohon peneduh di sekitar bangunan gedung.

Dengan begitu, adanya tanaman, pohon/vegetasi kayu dapat berfungsi sebagai pematah angin maupun peredam suara sehingga mengurangi kebisingan di kawasan bangunan gedung/industri. Selain itu, pohon/vegetasi yang tumbuh di Ruang Terbuka Hijau dapat memberikan perlindungan terhadap terik sinar matahari. Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan Ruang Terbuka Hijau adalah sebagai paru-paru pabrik di kawasan industri.

Kewajiban bangunan gedung/pabrik dalam menyediakan RTH

Adapun pola penggunaan lahan kawasan industri sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 40/M-IND/PER/6/2016 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri adalah sebagai berikut:

Jenis PenggunaanProporsi Penggunaan (%)Keterangan
Kaveling industriMaksimal 70%Setiap kaveling harus mengukuti ketentuan KDB (Koefisien Dasar Bangunan) sebesar 60:40
Jalan dan saluran8-10%Jaringan jalan yang terdiri dari jalan primer, jalan sekunder, dan saluran drainase
Ruang Terbuka HijauMinimal 10%Dapat berupa jalur hijau (green belt), taman, dan perimeter
Infrastruktur dasar lainnya, infastruktur penunjang, dan sarana penunjang8-10%
Infrastruktur dasar lainnya berupa instalasi pengolahan air baku, instalasi pengolahan air limbah, instalasi penerangan jalan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 40/M-IND/PER/6/2016 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri, disebutkan bahwa setiap kawasan industri dengan luas 20 hingga 500 hektar lebih wajib memiliki Ruang Terbuka Hijau minimal 10%.

Ruang Terbuka Hijau kawasan industri disarankan dapat ditanami dengan jenis tanaman yang memiliki kesesuaian secara ekologis dengan kondisi setempat, mampu menyerap zat pencemar, ketahanan hidup yang lama, dan memiliki daya serap air yang baik.

Dengan adanya peraturan dan ketentuan Ruang Terbuka Hijau ini, pemerintah daerah secara proaktif melakukan pengawasan terhadap tata ruang kawasan industri sesuai dengan peruntukannya. Untuk itu, pembangunan Ruang Terbuka Hijau menjadi keharusan yang harus diperhatikan bagi setiap pengembang, pemilik, maupun pengguna bangunan gedung, baik yang berada di kawasan industri maupun bukan kawasan industri.

Referensi :

  • Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 40/M-IND/PER/6/2016 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri
  • Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *