Persyaratan Pengajuan SLF Kota Mojokerto

PT Eticon Rekayasa Teknik

Kota Mojokerto merupakan kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Dalam beberapa tahun terakhir ini, jika dilihat dari penerimaan asli daerah setiap tahunnya, Kota Mojokerto mengalami perkembangan yang cukup pesat. Di samping itu, Kota Mojokerto juga menjadi salah satu wilayah yang masuk ke dalam kawasan metropolitan Surabaya. Dengan luas wilayah hanya 1.646 hektare, Kota Mojokerto menjadi satu-satunya kota di Provinsi Jawa Timur yang memiliki luas wilayah terkecil.

Meski demikian, Kota Mojokerto menjadi salah satu kota yang memiliki peran penting dalam masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Peninggalan sejarah dan budaya berupa candi maupun artefak yang berasal dari masa Kerajaan Majapahit masih dapat dijumpai di kawasan ini. Misalnya saja Gapura Bajang Ratu, yaitu sebuah gapura yang berdiri di kawasan Trowulan. Ada juga Candi Minak Jinggo, Candi Tikus, dan Candi Jolotundo yang terkenal memiliki air yang berkhasiat. Sementara itu, pada 2021, Pemerintah Kota Mojokerto mengumumkan bahwa pembangunan kebudayaan bersifat fisik tengah disiapkan, mulai dari Galeri Soekarno hingga Taman Budaya Majapahit.

Selain memiliki banyak bangunan peninggalan masa kejayaan Kerajaan Majapahit, Kota Mojokerto memiliki beberapa bangunan pemerintahan maupun bangunan gedung peruntukan bisnis. Misalnya saja PT Multi Bintang Indonesia, PT Gyung Do Indonesia, PT Karya Murni Indocipta, dan lainnya.

Mengingat pembangunan di Kota Mojokerto diprediksikan akan terus tumbuh dan berkembang, maka perlu dilakukan pemantauan dan pengawasan terhadap seluruh bangunan gedung yang akan difungsikan, baik itu peruntukan umum, masyarakat, maupun bisnis. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kualitas bangunan gedung yang digunakan, baik secara tata ruang maupun keandalannya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, adapun tolok ukur keandalan bangunan gedung dapat dilihat dari adanya kepemilikan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang diterbitkan oleh pemerintah setempat, yang tentunya dalam hal ini Pemerintah Kota Mojokerto.

Mengapa SLF dijadikan sebagai salah satu dokumen yang harus dimiliki oleh pemilik/pengguna bangunan gedung? Bagaimana cara mendapatkannya? Siapa yang berhak untuk mengurus penerbitan SLF?

Pengertian dan dasar hukum SLF di Kota Mojokerto

SLF atau Sertifikat Laik Fungsi merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah terhadap bangunan gedung yang telah selesai dibangun sesuai IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan telah memenuhi persyaratan kelaikan teknis sesuai fungsi bangunan berdasar hasil pemeriksaan dari instansi maupun jasa SLF terkait. Sertifikat Laik Fungsi memiliki masa berlaku selama 20 (dua puluh) tahun untuk rumah tinggal tunggal dan rumah tinggal deret, dan 5 (lima) tahun untuk bangunan gedung lainnya.

Bagi Anda yang tinggal di Kota Mojokerto, kewajiban SLF juga telah diatur dan ditetapkan oleh Walikota Mojokerto dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung. Kebijakan ini tentunya ditujukan untuk menertibkan penggunaan bangunan baru (eksisting) maupun bangunan yang sudah difungsikan agar aman dan tidak membahayakan saat digunakan.

Persyaratan pengajuan SLF di Kota Mojokerto

Adapun persyaratan administratif yang harus dipenuhi untuk pengajuan SLF (Sertifikat Laik Fungsi) di Kota Mojokerto adalah sebagai berikut.

  1. Izin prinsip/izin lokasi
  2. Bukti kepemilikan atas tanah atau hak untuk menggunakan tanah atau bangunan gedung
  3. SK IMB (Izin Mendirikan Bangunan) atau PBG (Persertujuan Bangunan Gedung) dilengkapi dengan gambar IMB yang telah disahkan
  4. Dokumen lingkungan
  5. Analisis Dampak Lalu Lintas
  6. Sertifikat Keselamatan kebakaran
  7. Sertifikat Laik Operasi Genset dan Tegangang Menengah Tegangan Rendah
  8. Pengesahan Pemakaian Peralatan/Utilitas dalam Bangunan (Pesawat Angkat Angkut, Bejana Tekan, dsb)
  9. Selain itu, pemohon juga harus memiliki dokumen perencanaan (gambar desain dan/atau shop drawing; hasil soil test) dan dokumen gambar terbangun (As Built Drawing). As Built Drawing atau gambar rekaman akhir merupakan gambar yang dibuat sesuai dengan kondisi terbangun di lapangan yang telah mengadopsi semua perubahan yang terjadi selama proses konstruksi. Artinya, setiap perubahan yang terjadi dan berbeda dari desain aslinya harus dibuatkan As Built Drawing dan diverifikasi oleh penyedia jasa konstruksi atau penyedia jasa konsultasi.
PT Eticon Rekayasa Teknik
PT Eticon Rekayasa Teknik melakukan uji kelaikan teknis pada bangunan gedung PT Schlumberger Geophysics Nusantara

Sementara jika mengikuti Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung, adapun persyaratan teknis yang akan diperiksa di antaranya adalah aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.

Aspek keselamatan

Dalam hal ini, pengkaji teknis atau penyedia jasa SLF akan menilai bangunan gedung dalam hal kemampuannya untuk mendukung beban muatan (struktur bangunan gedung) serta kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya seperti kebakaran maupun petir.

Aspek kesehatan

Adapun persyaratan kesehatan bangunan gedung yang akan dinilai oleh pengkaji teknis atau penyedia jasa SLF di antaranya adalah persyaratan sistem penghawaan, pencahayaan, sanitasi, dan penggunaan bahan bangunan.

Aspek kenyamanan

Persyaratan kenyamanan bangunan gedung yang akan dinilai oleh pengkaji teknis atau penyedia jasa SLF meliputi kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang, kondisi dalam ruang, pandangan, maupun tingkat getaran dan tingkat kebisingan.

Aspek kemudahan

Persyaratan kemudahan bangunan gedung yang akan dinilai oleh pengkaji teknis atau penyedia jasa SLF meliputi kemudahan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung. Aspek ini juga mengatur tentang kelengkapan sarana dan prasarana dalam pemanfaatan bangunan gedung.

Dalam melakukan uji teknis/penilaian bangunan gedung, pengkaji teknis atau penyedia jasa SLF akan melihat kemampuan bangunan gedung dalam mendukung beban muatan serta kemampuan dalam mencegah dan menanggulangi risiko bahaya, seperti kebakaran, petir, angin, gempa bumi, maupun bencana lainnya.

Bagaimana jika pemilik atau pengguna bangunan gedung tidak memenuhi ketentuan kelaikan fungsi?

Berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, persyaratan, atau penyelenggaraan bangunan gedung, maka akan dikenakan sanksi administratif maupun pidana.

Adapun sanksi administratif sebagaimana diatur dalam pasal 45 di antaranya adalah sebagai berikut:

  1. Peringatan tertulis
  2. Pembatasan kegiatan pembangunan
  3. Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan
  4. Penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung
  5. Pembekuan izin mendirikan bangunan gedung
  6. Pencabutan izin mendirikan bangunan gedung
  7. Pembekuan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung
  8. Pencabutan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung, atau
  9. Perintah pembongkaran bangunan gedung

Sementara sanksi pidana yang akan ditanggung jika pemilik/pengguna tidak memenuhi ketentuan kelaikan fungsi bangunan gedung adalah ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak 10% dari nilai bangunan, jika kecelakaan bangunan gedung mengakibatkan kerugian harta benda orang lain; dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 20% dari nilai bangunan gedung, jika kecelakaan bangunan gedung mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.  

PT Eticon Rekayasa Teknik sebagai penyedia jasa SLF Kota Mojokerto

Sebagai perusahaan penyedia jasa SLF yang profesional, PT Eticon Rekayasa Teknik memiliki tenaga profesional dengan berbagai latar belakang keilmuan yang dibutuhkan dalam uji teknis kelaikan bangunan gedung berbagai fungsi, seperti arsitektur, teknik sipil, utilitas bangunan, desain lanskap, mekanikal dan elektrikal (MEP), desain interior, manajemen HSE (health, safety, environment), maupun keilmuan lain.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, PT Eticon Rekayasa Teknik telah menyelesaikan banyak pekerjaan penilaian uji teknis bangunan gedung guna penerbitan SLF (Sertifikat Laik Fungsi) di beberapa kawasan industri maupun kota-kota besar, seperti Kota Pontianak, Majalengka, Bekasi, Serang, Jakarta, Semarang, Sidoarjo, Batam, Sragen, Kendal, maupun Kota Mojokerto.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *