Panduan Mengurus SLF (Sertifikat Laik Fungsi) hingga Terbit

Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dijelaskan bahwa tolok ukur keandalan sebuah bangunan gedung dapat dilihat dari beberapa aspek. Adapun aspek yang dimaksud di antaranya adalah keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.

Jika keempat aspek bangunan gedung ini telah menunjukkan kelaikan secara fungsi dan dapat dimanfaatkan dengan baik, pemerintah daerah dapat menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Sertifikat ini dapat diterbitkan jika bangunan gedung telah dinyatakan laik fungsi, baik secara administratif maupun teknis.

Lantas, bagaimana cara mendapatkan Sertifikat Laik Fungsi? Melalui artikel ini, kami akan mengulas tata cara mengurus Sertifikat Laik Fungsi untuk bangunan gedung yang sudah berdiri (existing).

Panduan Mengurus SLF (Sertifikat Laik Fungsi) Hingga Terbit
Menilai keandalan bangunan gedung ditujukan untuk menjamin aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, maupun kemudahan bangunan gedung sehingga aktivitas pekerjaan manusia di dalamnya dapat terjamin keselamatannya.

Apa yang dimaksud Sertifikat Laik Fungsi?

Dalam Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 dijelaskan bahwa SLF atau Sertifikat Laik Fungsi merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah terhadap bangunan gedung yang telah selesai dibangun sesuai IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan telah memenuhi persyaratan kelaikan teknis sesuai fungsi bangunan berdasar hasil pemeriksaan dari instansi maupun jasa SLF terkait.

Dasar hukum kewajiban SLF

Adapun dasar hukum pelaksanaan Sertifikat Laik Fungsi adalah sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
  2. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
  3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
  4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Masa berlaku Sertifikat Laik Fungsi

Sertifikat Laik Fungsi diterbitkan dengan masa berlaku 5 tahun untuk bangunan umum dan 20 tahun untuk bangunan tempat tinggal. Dengan begitu, sebelum masa berlaku SLF habis, pemilik/pengguna bangunan gedung harus mengajukan perpanjangan SLF dengan melengkapi beberapa dokumen lampiran yang telah dipersyaratkan.

Urutan mengurus SLF

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, terdapat tiga tahap pengurusan SLF untuk bangunan gedung yang sudah berdiri (existing) dan telah memiliki IMB.

Adapun tiga tahapan tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

Proses prapermohonan SLF

Pada proses prapermohonan SLF ini, terdapat tiga tahap yang harus Anda siapkan. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Menyiapkan persyaratan administrasi

Pemohon menyiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung. Adapun dokumen administrasi yang harus disiapkan antara lain:

  • Salinan/ fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) pemilik bangunan gedung;
  • Status hak atas tanah;
  • Status kepemilikan bangunan gedung;
  • IMB (Izin Mendirikan Bangunan);
  • Lampiran rencana teknis bangunan gedung dan surat pernyataan yang menyatakan konstruksi telah selesai dikerjakan;
  • Hasil dokumentasi setiap tahap pelaksanaan konstruksi bangunan gedung;
  • Dokumen As Built Drawing atau gambar terbangun;
  • Dokumen lain seperti SLO (Sertifikat Laik Operasi), Izin Pengelolaan Lingkungan (rekomendasi UKL/UPL/AMDAL/dokumen lingkungan lainnya), dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas, Sertifikat Keselamatan Kebakaran; dan
  • Surat permohonan pemeriksaan kelaikan fungsi.

b. Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan

Selanjutnya, akan dilakukan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung yang dapat dilakukan oleh pengkaji teknis atau penyedia jasa SLF. Adapun proses pemeriksaan kondisi bangunan gedung terdiri dari beberapa tahap, di antaranya adalah sebagai berikut:

As-Built Drawing atau gambar rekaman akhir merupakan gambar yang dibuat sesuai dengan kondisi terbangun di lapangan yang telah mengadopsi semua perubahan yang terjadi selama proses konstruksi.

Artinya, setiap perubahan yang terjadi dan berbeda dari desain aslinya harus dibuatkan As-Built Drawing dan diverifikasi oleh penyedia jasa konstruksi atau penyedia jasa konsultasi.

Baca juga : As-Built Drawing Sebagai Syarat Penerbitan SLF

Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan
Proses menilai kelaikan bangunan gedung. Hasil dari penilaian ini kemudian akan dirangkum di dalam daftar simak uji kelaikan fungsi bangunan gedung

c. Analisis kesesuaian konstruksi bangunan gedung

Pengkaji teknis atau penyedia jasa SLF bangunan gedung akan melakukan analisis dan evaluasi terkait kesesuaian pelaksanaan konstruksi bangunan gedung yang terdiri dari empat aspek persyaratan, di antaranya adalah keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.

Analisis dan penilaian ini selanjutnya dirangkum ke dalam daftar simak hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung. Jika hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung dinyatakan LAIK, selanjutnya akan diterbitkan Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung. Namun jika hasil pemeriksaan kelaikan bangunan gedung dinyatakan TIDAK LAIK, akan diberikan rekomendasi terkait perbaikan bangunan gedung dengan menyesuaikan kondisinya.

Adapun kondisi bangunan gedung yang dimaksud adalah sebagai berikut:

  • Kondisi 1, yaitu gambar terbangun tidak sesuai dengan IMB, tetapi kondisi bangunan gedung telah memenuhi persyaratan teknis;
  • Kondisi 2, yaitu gambar terbangun tidak sesuai dengan IMB dan kondisi bangunan gedung tidak memenuhi persyaratan teknis; dan
  • Kondisi 3, yaitu gambar terbangun sesuai dengan IMB, tetapi kondisi bangunan gedung memerlukan pemeliharaan dan perawatan.

Baca juga : Tujuan Penilaian Keandalan Bangunan Gedung

Proses permohonan SLF

Pada proses permohonan SLF ini, terdapat tiga tahapan yang harus dilalui. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Menyiapkan persyaratan administrasi

Pemohon dapat menyiapkan berkas dokumen permohonan SLF yang terdiri dari:

  • Formulir permohonan;
  • Salinan KTP pemilik bangunan gedung;
  • Salinan IMB (Izin Mendirikan Bangunan);
  • Salinan bukti hak atas tanah;
  • Salinan bukti kepemilikan bangunan gedung;
  • Salinan gambar bangunan sesuai IMB atau perizinan yang terakhir diterbitkan;
  • As-Built Drawing bangunan gedung yang telah disahkan; dan
  • Surat pernyataan dari pengkaji teknis atau penyedia jasa SLF bahwa hasil pemeriksaan kelaikan fungsi telah sesuai/laik fungsi.

b. Pemeriksaan kelengkapan dokumen

Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan SLF. Jika dinyatakan tidak lengkap, selanjutnya akan dilakukan pengembalian dokumen oleh Perangkat Daerah Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Namun jika dinyatakan telah lengkap, maka akan dilakukan pendataan bangunan gedung. Proses pemeriksaan ini biasanya memakan waktu selama 1 (satu) hari kerja.

c. Proses verifikasi

Selanjutnya akan dilakukan verifikasi hasil pemeriksaan kesesuaian dokumen dan verifikasi lapangan oleh Tim Teknis Perangkat Daerah Penyelenggara Bangunan Gedung. Proses verifikasi ini juga dapat dilakukan melalui konfirmasi kepada pelaksana pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung atau penyedia jasa SLF yang dilibatkan oleh pemohon SLF.

Pada tahap ini, perangkat daerah juga dapat meminta pertimbangan teknis dari TABG (Tim Ahli Bangunan Gedung). Jika proses verifikasi telah sesuai, bangunan gedung dapat dinyatakan telah laik fungsi. Namun jika belum sesuai, maka akan diberikan rekomendasi. Lama proses verifikasi ini normalnya dapat diselesaikan dalam waktu 2 (dua) hari kerja.

Adapun rekomendasi yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

  • Rekomendasi A, yaitu melakukan ubah suai (retrofitting) bangunan gedung;
  • Rekomendasi B, yaitu melakukan pembatasan okupansi, manajemen operasional tertentu, maupun alternatif lainnya.

Baca juga : Cara Mengajukan Permohonan SLF Melalui SIMBG

Proses penerbitan SLF

Proses penerbitan SLF ini sepenuhnya telah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah setempat dan dapat diselesaikan dalam jangka waktu paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak dokumen permohonan SLF diterima lengkap. Jika dokumen rekomendasi atau SLF telah terbit, selanjutnya pemohon dapat mengambilnya langsung melalui Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Itulah tiga tahap utama dalam proses pengajuan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Jika Anda merasa kesulitan dalam proses pengajuan SLF, Anda dapat menggunakan penyedia jasa SLF dari PT Eticon Rekayasa Teknik.

Untuk memudahkan Anda dalam membaca alur penerbitan SLF (Sertifikat Laik Fungsi), kami sajikan gambar alur sejak proses prapermohonan hingga penerbitan SLF.

Tata Cara Penerbitan SLF untuk Bangunan Gedung yang Sudah Ada (Existing) dan Memiliki IMB
Bagan tata cara penerbitan SLF untuk bangunan gedung yang sudah ada (existing) dan sudah memiliki IMB. Hasil cuplikan layar dari lampiran dokumen Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 3 Tahun 2020

PT Eticon Rekayasa Teknik sebagai penyedia jasa SLF

Sebagai perusahaan konsultan SLF yang profesional dan memiliki pengalaman panjang dalam uji kelaikan fungsi bangunan gedung, PT Eticon Rekayasa Teknik telah disertifikasi dengan ISO 9001: 2015 (Sistem Manajemen Mutu), OHSAS 18001: 2007 (Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja), dan ISO 14001: 2015 (Sistem Manajemen Lingkungan). Selain itu, perusahaan kami juga menjadi bagian dari anggota Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO), Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), serta secara resmi disertifikasi untuk bekerja dalam proyek desain, studi, dan perencanaan.

Perusahaan kami juga memiliki tenaga profesional dengan berbagai latar belakang keilmuan yang dibutuhkan dalam uji teknis kelaikan bangunan gedung, di antaranya arsitektur, teknik sipil, utilitas bangunan, desain lanskap, desain interior, manajemen HSE (health, safety, environment), MEP (Mechanical, Electrical, and Plumbing) maupun keilmuan lainnya.

Anggota tim PT Eticon Rekayasa Teknik juga merupakan arsitek dan insinyur bersertifikat dari berbagai asosiasi profesional seperti Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia (INTAKINDO), dan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) sehingga proses penilaian bangunan gedung yang Anda lalui akan lebih mudah dan tepat.

Baca juga : Pentingnya SLF Pada Bangunan Gedung

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *