Proses Mendapatkan SLF

Proses Mendapatkan SLF

Akibat adanya kebijakan baru terkait kelengkapan izin bangunan, makin banyak pengembang maupun pengguna bangunan mencari tahu bagaimana proses mendapatkan SLF. Jika sebelumnya pemilik bangunan hanya diwajibkan memiliki IMB, maka mulai tahun 2013, pemilik bangunan gedung (khususnya untuk non rumah tinggal) diharuskan melengkapinya dengan Sertifikat Laik Fungsi. Namun sebelumnya, kami akan membahas tentang pengertian SLF dan dasar hukum yang mengaturnya.

Sertifikat Laik Fungsi atau yang biasa disebut SLF adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah (kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus misalnya Gedung Pertahanan Negara diterbitkan oleh pemerintah pusat) untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung, baik secara administratif maupun teknis sebelum bangunan gedung benar-benar difungsikan/dimanfaatkan dalam kegiatan operasional.

Proses Mendapatkan SLF
Pengkaji teknis menilai kelaikan bangunan gedung. Hasil dari penilaian ini kemudian akan dirangkum di dalam daftar simak uji kelaikan fungsi bangunan gedung

Dasar hukum pengajuan SLF

Dalam hal ini, pemerintah telah menerbitkan aturan mengenai pembangunan bangunan gedung untuk mengendalikan penggunaan lahan, tata ruang, dan dampak terhadap lingkungan maupun kecelakaan terhadap manusia. 

Sesuai amanat Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diatur lebih lanjut dalam pelaksanaannya melalui PERMEN PUPR Nomor 27/PRT/M/2018, disebutkan bahwa penyelenggaraan bangunan gedung wajib dilakukan secara tertib administratif dan teknis untuk dapat menjamin keandalan bangunan gedung dari aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) juga merupakan persyaratan yang harus dimiliki untuk dapat membangun bangunan baru, mengubah, memperluas, dan/atau mengurangi bangunan gedung. Dalam hal ini, IMB menjadi salah satu syarat yang harus dimiliki bangunan gedung untuk proses mendapatkan SLF (Sertifikat Laik Fungsi).

Penyelenggaraan bangunan gedung yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus merujuk pada peraturan tingkat pusat. Di samping itu, agar penyelenggaraan bangunan gedung di daerah sejalan dengan situasi, kondisi, dan aspirasi lokal, maka keberadaan persyaratan kelaikan yang mengatur bangunan gedung menjadi penting untuk diperhatikan dan diupayakan. 

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Bangunan Gedung, beberapa kementerian sebagai pembina bangunan tertentu telah menerbitkan aturan hukum dalam bentuk PERMEN (Peraturan Menteri), yang di dalamnya menyebutkan bahwa SLF (Sertifikat Laik Fungsi) sebagai prasyarat pemanfaatan atau operasionalisasi untuk:

  1. Bangunan gedung negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 22/PRT/M/2018
  2. Bangunan gedung pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24/2007
  3. Bangunan kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56/2014 dan 75/2014
  4. Bangunan perdagangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/2017
  5. Bangunan peribadatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri Nomor 8 – 9/2006
  6. Bangunan hotel (pariwisata) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 53/2013
  7. Bangunan rusun atau apartemen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2011
  8. Bangunan perumahan bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64/2016; dan
  9. Bangunan perindustrian mengikuti komitmen International Labour Organization (ILO)

Proses mendapatkan SLF melalui jasa konsultan

Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) juga telah menetapkan Permen PUPR Nomor .11/PRT/M/2018 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis, dan Penilik Bangunan. Dalam Permen ini, disebutkan adanya kemudahan bagi pemilik/pengguna bangunan gedung untuk menggunakan jasa konsultan SLF atau pengkaji teknis dalam rangka menilai kelaikan bangunan gedung, yang kemudian digunakan sebagai syarat dalam mendapatkan SLF.

Dengan adanya kemudahan ini, Anda dapat menggunakan jasa dari PT Eticon Rekayasa Teknik. Perusahaan yang bergerak di bidang konsultan SLF ini memiliki pengalaman yang cukup panjang dalam menilai kelaikan fungsi setiap gedung yang digunakan untuk publik. Dalam dua tahun terakhir, PT Eticon Rekayasa Teknik telah melakukan uji kelaikan bangunan gedung di bebera daerah, di antaranya adalah Karawang, Majalengka, Bogor, Bekasi, Banten, Sukabumi, Sidoarjo, Kota Surabaya, Gresik, Pacitan, Sleman, Sragen, Klaten, Brebes, Boyolali, hingga Kota Pontianak.

PT Eticon Rekayasa Teknik juga beranggotakan tim ahli bersertifikasi resmi di LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi) pada asosiasi bergengsi seperti IAI (Ikatan Arsitek Indonesia), PPI (Persatuan Insinyur Indonesia), dan INKINDO (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia) yang memiliki keseriusan dalam bidang kajian teknis bangunan.

Ketentuan SLF

Adapun ketentuan Sertifikat Laik Fungsi atau SLF sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah adalah sebagai berikut:

  1. SLF harus dimiliki bangunan gedung sebelum bangunan gedung tersebut dimanfaatkan/ digunakan.
  2. SLF diterbitkan dengan masa berlaku 5 (lima) tahun untuk bangunan non rumah tinggal dan 20 (dua puluh) tahun untuk bangunan rumah tinggal.
  3. Sebelum masa berlaku SLF habis, harus diajukan kembali permohonan perpanjangan SLF dengan dilengkapi laporan hasil Pengkajian Teknis Bangunan Gedung yang dilakukan oleh Pengkaji Teknis Bangunan Gedung yang memiliki IPTB (Izin Pelaku Teknis Bangunan) bidang Pengkaji Bangunan.

Bagaimana cara memeriksa kelaikan bangunan?

Secara umum, pemeriksaan kelaikan bangunan gedung dilakukan dengan cara pengamatan visual kondisi fisik bangunan terhadap beberapa komponen, di antaranya adalah aspek arsitektur, struktur, serta utilitas (perlengkapan mekanikal dan elektrikal dalam bangunan gedung) termasuk di dalamnya mekanikal dan elektrikal, kebakaran, dan pemenuhan fasilitas aksesibilitas bagi penyandang cacat atau disabilitas.

Setiap komponen pemeriksaan wajib disiapkan sebelum dilakukan pengkajian teknis. Dalam hal ini, pemilik atau pengguna bangunan gedung harus memastikan semua dokumen tersedia lengkap, termasuk juga gambar terbangun atau ­As-Build Drawings untuk kebutuhan pemeriksaan di lapangan. Bila gambar yang dimaksud tidak tersedia, dapat disarankan kepada pemilik/penggunan bangunan gedung untuk melengkapinya dengan meminta bantuan konsultan terkait.

Sementara itu, adapun yang dimaksud pengkaji teknis adalah perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang mempunyai sertifikat kompetensi kerja kualifikasi ahli atau sertifikat badan usaha untuk melaksanakan pengkajian teknis atas kelaikan fungsi pada gedung.

Baca juga : Siapa yang Berhak Melakukan Kajian Teknis Untuk SLF?

Dalam proses mendapatkan SLF bagi bangunan kategori sedang dan tinggi, selain dilengkapi dengan persyaratan dokumen yang sudah dijelaskan di atas, harus dilengkapi dengan rekomendasi dan berita acara dari pengkaji teknis/penyedia jasa SLF terkait hasil uji coba instalasi dan perlengkapan bangunan gedung, yang meliputi:

  1. Persyaratan keselamatan, yang meliputi stuktur bangunan gedung, proteksi bahaya kebakaran, penangkal petir, keamanan dan keandalan instalasi listrik
  2. Persyaratan kesehatan, yang meliputi sistem penghawaan, pencahayaan, air bersih, pembuangan air kotor dan/atau air limbah, sistem pembuangan kotoran dan sampah, penyaluran air hujan, dan penggunaan bahan bangunan gedung
  3. Persyaratan kenyamanan, yang meliputi kenyamanan ruang gerak, kondisi udara dalam ruang, pandangan, getaran dan kebisingan
  4. Persyarakan kemudahan, yang meliputi kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung maupun kelengkapan prasarana dan sarana pemanfaatan bangunan gedung

Penerbitan/proses mendapatkan SLF

Jika memperhatikan Peraturan Menteri PUPR RI Nomor. 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Medirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Teritegrasi Secara Elektronik, adapun persyaratan dalam proses mendapatkan SLF sebagaimana dijelaskan melalui pasal 7 adalah sebagai berikut.

  1. Gambar teknis bangunan gedung terbangun (As-Built Drawings)
  2. Pernyataan dari pengawas atau Manajemen Konstruksi untuk bangunan gedung baru atau dari Pengkaji Teknis untuk bangunan gedung yang sudah ada (existing) bahwa bangunan gedung yang dibangun telah sesuai dengan IMB dan laik fungsi
  3. Lampiran pendukung yang menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung. Lampiran yang dimaksud adalah mengenai berita acara pemeriksaan yang dilengkapi dan dibuktikan dengan laporan kajian teknis dan administrasi bangunan gedung yang dilakukan melalui proses pengamatan, perhitungan, dan analisis.

Bagaimana? Apakah Anda sudah memahami proses mendapatkan SLF?

Referensi :

  • Peraturan Menteri PUPR RI NO. 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Medirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Teritegrasi Secara Elektronik
  • Peraturan Menteri PUPR No. 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
  • Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *